Kejar Target UCJ 2026, Sekprov Minta Daerah Percepat Perlindungan Pekerja

- Jurnalis

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 80,07 persen pada tahun 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekprov Denny saat membuka Forum Rapat Pembahasan Percepatan UCJ di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).

Dalam arahannya, Denny menilai capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten dan kota menjadi dasar penting dalam menyusun strategi percepatan yang lebih efektif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rapor capaian ini adalah peta kerja kita. Ada daerah yang progresnya sudah berjalan baik, namun ada beberapa wilayah yang performanya masih membutuhkan dorongan serta intervensi kebijakan yang lebih agresif,” kata Sekprov.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kota Tarakan mencatat realisasi tertinggi dengan capaian 55,20 persen. Disusul Kabupaten Nunukan sebesar 40,61 persen, Kabupaten Bulungan 39,04 persen, Kabupaten Malinau 22,45 persen, dan Kabupaten Tana Tidung 20,95 persen.

Meski demikian, seluruh daerah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan cakupan perlindungan pekerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Denny menegaskan bahwa daerah dengan capaian yang masih rendah perlu memperkuat intervensi kepada pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan di wilayah pedesaan.

Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan DBH Reboisasi, guna mendukung kepesertaan jaminan sosial bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat.

Sementara itu, untuk wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Bulungan, ia mendorong penguatan regulasi melalui optimalisasi persyaratan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam berbagai aktivitas usaha dan proyek pembangunan.

Denny menekankan bahwa perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat pekerja.

Melalui forum ini, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di Kaltara. (dkisp)

Editor : Redaksi

Sumber Berita: dkisp

Berita Terkait

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan
Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama
Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎
Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026
‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎
Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Statistik Sektoral Wujudkan Satu Data Indonesia
‎Komitmen Pembangunan Perbatasan, Gubernur Kaltara Sabet Penghargaan Seven Media Asia ‎
Peringati HUT Kaltara dan DWP, DWP Kaltara Gelar Deteksi Dini Kanker Serviks di Tanjung Selor
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 10:56 WITA

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan

Senin, 2 November 2026 - 20:22 WITA

Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama

Minggu, 1 November 2026 - 10:30 WITA

Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎

Minggu, 1 November 2026 - 10:26 WITA

Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:19 WITA

‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎

Berita Terbaru