Bupati Berau Targetkan RSUD Baru Tanjung Redeb Beroperasi Maksimal Tahun 2026

- Jurnalis

Kamis, 24 Juli 2025 - 19:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb yang berada di Jalan Sultan Agung

Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb yang berada di Jalan Sultan Agung

BERAU –  Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan komitmennya untuk mempercepat operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Baru Tanjung Redeb. Meski secara fisik bangunan telah rampung, sejumlah tantangan strategis masih membayangi, terutama keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga yang berlokasi tepat di seberang rumah sakit.

Dalam keterangannya, Bupati Sri Juniarsih menargetkan rumah sakit berstandar BPJS ini harus mulai beroperasi paling lambat tahun 2026. Namun demikian, ia juga menyoroti isu lingkungan yang tak bisa diabaikan.

“RSUD ini harus sudah berjalan maksimal tahun depan. Tapi kita tidak bisa menutup mata soal lingkungan. TPA segera dipindah agar operasional rumah sakit tidak terganggu,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai keberadaan TPA di Jalan Sultan Agung bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga bisa berdampak pada standar kelayakan rumah sakit, terutama dalam hal akreditasi dan pemenuhan syarat lingkungan.

Pemkab Berau, menurutnya, memiliki batas waktu hingga 2027 untuk menutup TPA Bujangga. Jika tidak segera dilakukan relokasi, daerah bisa terancam sanksi administratif maupun hukum akibat pelanggaran peraturan lingkungan hidup.

“Kalau tidak kita tangani sejak sekarang, akan jadi bom waktu. Kita tidak ingin pembangunan besar seperti RSUD ini justru terhambat karena kita lalai soal lingkungan,” ujarnya.

Sri Juniarsih telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk segera menyusun kajian teknis dan dokumen pendukung relokasi TPA. Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan, termasuk penentuan lokasi dan skema pembiayaan.

Selain isu TPA, bupati juga meminta percepatan pengadaan alat kesehatan (alkes), penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) medis, dan penyusunan program pendidikan untuk dokter spesialis.

“Kelengkapan pendukung sepe SDM dan alkes harus disiapkan sejak sekarang. Kita tidak boleh menunggu semua regulasi selesai baru bergerak,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Berau saat ini juga tengah menjajaki kerja sama dengan beberapa institusi pendidikan kedokteran untuk mendukung penyediaan tenaga spesialis dalam jangka menengah dan panjang.

Penulis : (/isg/ski/

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan
Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama
Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎
Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026
‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎
Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Statistik Sektoral Wujudkan Satu Data Indonesia
‎Komitmen Pembangunan Perbatasan, Gubernur Kaltara Sabet Penghargaan Seven Media Asia ‎
Peringati HUT Kaltara dan DWP, DWP Kaltara Gelar Deteksi Dini Kanker Serviks di Tanjung Selor
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 10:56 WITA

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan

Senin, 2 November 2026 - 20:22 WITA

Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama

Minggu, 1 November 2026 - 10:30 WITA

Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎

Minggu, 1 November 2026 - 10:26 WITA

Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:19 WITA

‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎

Berita Terbaru