Gubernur Zainal Perjuangkan Legalitas KKMB Tarakan, Dorong Kawasan Konservasi Jadi Tahura

- Jurnalis

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI  | JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (22/6), guna mempercepat penyelesaian status lahan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan.

Audiensi tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mengupayakan kepastian hukum atas lahan KKMB yang sebagian masih berada dalam status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT. Perikanan Indonesia (Perindo).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa persoalan legalitas lahan telah berlangsung cukup lama sejak berakhirnya perjanjian pinjam pakai lahan pada 1 Maret 2014. Hingga kini, kawasan tersebut masih berada dalam kondisi tanpa dasar hukum pemanfaatan yang definitif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, penyelesaian status lahan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang tertib, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum.

“Penyelesaian legalitas lahan ini sangat penting agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel,” kata Zainal.

KKMB Tarakan merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Kaltara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, termasuk sekitar 41 ekor bekantan yang merupakan satwa endemik Kalimantan dengan status dilindungi.

Selain fungsi konservasi, Pemprov Kaltara juga menyiapkan KKMB sebagai kawasan strategis yang mendukung pengembangan riset mangrove, perdagangan karbon, serta berbagai program lingkungan berkelanjutan.

Zainal menyampaikan bahwa optimalisasi berbagai program tersebut membutuhkan kepastian status lahan agar pengelolaan kawasan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menyetujui usulan peningkatan status KKMB menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Namun proses tersebut memerlukan penyelesaian status kepemilikan lahan terlebih dahulu.

Untuk itu, Pemprov Kaltara mengajukan dua permohonan kepada Kementerian ATR/BPN, yakni pelepasan atau pemecahan sebagian HPL PT Perindo seluas 9 hektare untuk kepentingan konservasi serta penerbitan legalitas pemanfaatan lahan yang sah.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap kepastian hukum atas lahan KKMB dapat segera terwujud sehingga kawasan konservasi ini dapat berkembang sebagai pusat pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kaltara.

Dalam audiensi tersebut, Zainal didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Ir. Helmi, serta Sekretaris Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Sutanto, S.P. (dkisp)

Editor : Redaksi suaraklimantnkini.com

Sumber Berita: dkisp

Berita Terkait

Pernyataan Pimpinan DPRD Kaltara Soal Seleksi KPID Dinilai Keliru, Praktisi Hukum Soroti Standar Ganda Tafsir Regulasi
Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”
Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan
Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027
AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Dugaan Penerbitan Ijazah Tanpa Prosedur, Anggota DPRD Bulungan Laporkan Kepala PKBM Endless ke Polisi
Kasus ISPA Melonjak di Tiga Wilayah, Pemkab Bulungan Distribusikan 200 Ribu Masker ‎
‎MA Tolak Kasasi PLN Terkait Sengketa Tiang Listrik di Aceh Barat, Tegaskan Kewajiban Penyelesaian Hak Tanah
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:43 WITA

Pernyataan Pimpinan DPRD Kaltara Soal Seleksi KPID Dinilai Keliru, Praktisi Hukum Soroti Standar Ganda Tafsir Regulasi

Selasa, 3 November 2026 - 21:51 WITA

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”

Senin, 2 November 2026 - 07:12 WITA

Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 03:24 WITA

Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:39 WITA

AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Berita Terbaru