SKI | MALINAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Malinau akan menggelar pertemuan lintas negara di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, pada 25 Maret 2026.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, tokoh adat, hingga delegasi dari Malaysia. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama di kawasan perbatasan yang selama ini memiliki hubungan sosial dan budaya yang erat.
Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala serta Bupati Malinau Wempi W. Mawa, bersama jajaran Lembaga Adat Besar Apau Kayan dan masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari pihak Malaysia, dijadwalkan hadir Wakil Menteri Digital Malaysia Datuk Wilson Uga Anak Kumbong bersama rombongan dari Sarawak.
Menurut Ibau Ala, kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan, termasuk kerja sama sosial budaya, ekonomi masyarakat, hingga pengelolaan wilayah perbatasan yang melibatkan masyarakat adat dari kedua negara.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan masyarakat Dayak di wilayah Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak lama sebagai satu rumpun. Oleh karena itu, pertemuan ini juga menjadi sarana mempererat kembali tali persaudaraan lintas negara.
Selain memperkuat hubungan sosial, masyarakat perbatasan juga berharap adanya percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), khususnya dari pihak Malaysia.
Menurutnya, keberadaan PLBN akan menjadi pintu resmi aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil seperti Apau Kayan.
“Jika PLBN segera dibangun, tentu akan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah perbatasan,” ujarnya.
Pertemuan yang akan digelar di Long Nawang ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang mendorong pembangunan kawasan perbatasan menjadi lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman.
Penulis : (dkisp)
Editor : Sahran
Sumber Berita: (dkisp)
