SKI | TANJUNG SELOR — Partai Buruh Executive Committee (Exco) Kalimantan Utara mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Dewan Pengupahan untuk mengevaluasi secara mendasar formulasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara Tahun 2027. Sorotan ini mengemuka seiring ditemukannya gap atau kesenjangan yang cukup signifikan antara angka UMP 2026 dengan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat pekerja di wilayah Kaltara.
Ketua Partai Buruh Exco Kaltara, Joko Supriyadi, S.T., M.T., mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi data ekonomi ketenagakerjaan terkini, UMP Kaltara Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.755.243 per bulan masih terpaut cukup jauh dari KHL Kaltara 2025 yang mencapai Rp4.968.935 per bulan.
”Terdapat kesenjangan sebesar Rp1.213.692 atau sekitar 32 persen antara UMP yang berjalan dengan KHL. Angka ini mutlak harus menjadi dasar evaluasi serius dalam pembahasan UMP 2027 yang diproyeksikan berlangsung pada November 2026 ini,” ujar Joko di Tanjung Selor.
Potensi Efek Berganda terhadap Perekonomian Daerah
Joko menjelaskan, pemenuhan upah yang mendekati atau setara KHL tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga memberikan efek stimulasi (multiplayer effect) terhadap perekonomian daerah.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara per Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja di Kaltara mencapai 380.572 orang, dengan porsi buruh/karyawan/pegawai sebesar 47,55 persen atau sekitar 180.962 orang.
Ia mensimulasikan, jika setidaknya 25 persen dari total buruh tersebut mengalami penyesuaian upah sebesar selisih KHL (Rp1,21 juta per bulan), maka terdapat potensi tambahan pendapatan bruto sekitar Rp54,9 miliar per bulan atau Rp658,8 miliar per tahun.
”Jika diasumsikan 70 persen dari tambahan pendapatan itu dibelanjakan, potensi konsumsi rumah tangga bertambah hingga Rp38,4 miliar per bulan. Lonjakan daya beli ini secara langsung menghidupkan ekosistem UMKM, pengemudi ojek online, petani, dan nelayan di Kaltara yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 137 ribu unit usaha dan pekerja mandiri,” paparnya.
Soroti Kemampuan Finansial Perusahaan dan Transparansi
Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha mengenai beban kenaikan UMP, Partai Buruh mendorong agar penilaian kemampuan finansial dunia usaha dilakukan secara konkret dan transparan, bukan sekadar berbasis klaim subjektif.
Joko mengambil contoh sektor industri ekstraktif yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, seperti PT Prima Andalan Mandiri Tbk ( MCOAL). Laporan keuangan interim perusahaan menunjukkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk periode Januari–September 2026 mencapai US$56,17 juta atau sekitar Rp926,81 miliar (tumbuh 56,94 persen year-on-year).
”Dengan estimasi tenaga kerja sekitar 3.500 orang, simulasi penyesuaian UMP sebesar selisih KHL membutuhkan akumulasi tambahan biaya sekitar Rp 50 miliar per tahun. Angka tersebut relatif proporsional, yaitu sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan capaian laba tahunan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa sektor-sektor unggulan memiliki kapasitas yang memadai,” jelas Joko.
Imbauan Kebijakan dan Pengawasan DPRD
Atas kondisi tersebut, Partai Buruh Kaltara menyampaikan beberapa poin rekomendasi menjelang pembahasan resmi UMP 2027:
Diskresi Kebijakan: Pemprov Kaltara diharapkan membuka ruang diskresi kebijakan pengupahan guna menekan gap antara UMP dan KHL, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Keterlibatan Data Rill BPS & Disnakertrans: Dewan Pengupahan, BPS, Disnakertrans, serta Dinas Ketahanan Pangan diminta menyajikan data komprehensif mengenai pergerakan harga pangan dan komponen pengeluaran rumah tangga riil berbasis Permenaker Nomor 18 Tahun 2020.
Peran Aktif DPRD Kaltara: Mengingat keterbatasan ruang dalam Dewan Pengupahan, kelompok pekerja, akademisi, dan organisasi civil society diimbau mengawal isu ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kaltara guna memastikan proses pengupahan berjalan transparan dan berkeadilan.
”Kesejahteraan buruh berbasis kebutuhan hidup layak bukanlah beban pembangunan, melainkan modal utama untuk menggerakkan roda ekonomi Kaltara secara inklusif,” tutup Joko. (*)
Ditulis Oleh Oleh: Joko Supriyadi S.T.,M.T. (Ketua Partai Buruh Exco Kalimantan Utara)
#Redaksi Suara Kalimantan Kini
