SKI -|Tanjung Selor — Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AMAKU) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Kaltara pada Senin, 16 November 2026. Aksi ini dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berpotensi mengancam ruang kelola serta hak-hak tradisional masyarakat adat di wilayah tersebut.
Koordinator Lapangan AMAKU Kaltara, Agustinus Amos, menyatakan bahwa aksi damai ini merupakan wujud aspirasi untuk mempertahankan ruang hidup dan kearifan lokal masyarakat adat. Dalam seruan resminya yang menggunakan salam adat “Adil katalino Bacuramin kesaruga basengat kajubata, Arus… Arus… Arus…”, pihak aliansi menegaskan bahwa praktik adat istiadat bukanlah suatu bentuk pelanggaran hukum.
AMAKU Kaltara mendesak negara agar memberikan perlindungan hukum yang penuh bagi masyarakat adat dalam mengelola lahan ulayat secara turun-temurun sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Berikut adalah rincian pelaksanaan rencana aksi damai tersebut:
Agenda: Aksi Tolak Uji Materi (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi (MK)
Hari/Tanggal: Senin, 16 November 2026
Waktu: Pukul 10.00 WITA
Titik Kumpul: Depan Gedung Gubernur Kaltara, Tanjung Selor
Penyelenggara juga membuka ruang partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat adat di Kaltara untuk turut hadir dan menunjukkan solidaritas dalam mengawal hak-hak tradisional masyarakat adat secara damai dan bermartabat. (*)
