SKI | TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan resmi menggelar pertemuan koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitatif untuk layanan program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta Kesehatan Reproduksi (Kespro). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 27–29 April 2026 ini, bertujuan untuk memperkuat integrasi layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menjawab tantangan besar kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan drg. H. Imam Sujono M, AP dalam sambutannya saat membuka acara, menekankan bahwa puskesmas sebagai garda terdepan tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinkronisasi yang kuat antara penyedia layanan pemerintah, klinik swasta, praktik mandiri, hingga organisasi profesi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
”Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak dapat berjalan secara terpisah atau silo. Kita memerlukan sistem yang terintegrasi. Jejaring bukan hanya soal hubungan antar fasilitas, tetapi bagaimana sistem rujukan dan koordinasi berjalan efektif demi keselamatan pasien,” tegasnya.
Beliau juga menambahkan bahwa melalui supervisi fasilitatif, fokus utamanya adalah pembinaan untuk mencari solusi atas kendala di lapangan, bukan sekadar mencari kekurangan di fasilitas kesehatan.
Pertemuan ini dihadiri oleh 24 peserta yang terdiri dari penanggung jawab Kespro/KB dari 12 Puskesmas se-Bulungan, perwakilan RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo, Praktik Mandiri Bidan (PMB), serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Kegiatan ini berlandaskan pada sejumlah regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kesehatan Reproduksi. Para peserta dibekali materi mengenai kebijakan pelayanan KB, regulasi penyelenggaraan Kespro, serta strategi penguatan rujukan lintas sektor.
Di akhir sesi pembukaan, Dinas Kesehatan menginstruksikan tiga poin penting yang harus dicapai melalui kegiatan ini:
Akurasi Data: Memastikan data Gizi dan KIA akurat sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Kolaborasi Lintas Program: Menghapus sekat antar pengelola program agar pelayanan lebih holistik.
Implementasi Nyata: Menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret untuk segera diterapkan di fasilitas kesehatan masing-masing.
Dengan adanya penguatan jejaring ini, diharapkan kualitas pembangunan kesehatan di Kabupaten Bulungan meningkat secara signifikan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi yang lebih standar, cepat, dan berkualitas.
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
#Suara Kalimantan Kini
Editor : SKI

















