DPRD Malinau Bahas Percepatan Pembangunan dan Stabilitas Ekonomi Bersama Gubernur Kaltara

- Jurnalis

Rabu, 23 September 2026 - 18:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | TANJUNG SELOR — Percepatan pemerataan pembangunan dan penguatan stabilitas ekonomi menjadi agenda utama pertemuan DPRD Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), Rabu (22/9/2026).

‎Rombongan DPRD Malinau dipimpin Ketua DPRD Ping Ding, didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta sejumlah anggota DPRD. Mereka melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kantor Gubernur Kaltara.

‎Rombongan diterima langsung Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.

‎Dalam pertemuan tersebut, DPRD Malinau menyampaikan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah. Salah satunya terkait progres kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Malinau yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik.

‎Fokus pembangunan tersebut mencakup peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

‎Selain itu, DPRD Malinau turut mendorong penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk. Proyek tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, terutama di tengah tren penurunan pendapatan dari sektor pertambangan.

‎“PLTA Mentarang Induk menjadi salah satu proyek strategis yang perlu terus didorong karena memiliki keterkaitan dengan pengembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah Malinau maupun Kaltara,” menjadi salah satu poin pembahasan dalam pertemuan tersebut.

‎Persoalan layanan kesehatan juga menjadi perhatian DPRD Malinau. Dalam pertemuan itu dibahas langkah antisipasi terhadap rencana pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 4.000 warga Malinau.

‎DPRD mendorong agar proses pengalihan tersebut tidak berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

‎Selain sektor kesehatan, DPRD Malinau juga mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltara dalam mempercepat pembangunan akses jalan darat menuju wilayah pedalaman dan perbatasan.

‎Pembangunan konektivitas darat tersebut dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara sekaligus menekan beban subsidi angkutan udara menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau.


‎Menanggapi berbagai agenda yang disampaikan DPRD Malinau, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengapresiasi langkah koordinasi dan komunikasi yang dilakukan jajaran DPRD Malinau.

‎Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, termasuk dengan DPRD, menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

‎“Kolaborasi lintas pemerintah merupakan pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal,” ujar Gubernur Zainal.

‎Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur, menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan, serta memperkuat perekonomian daerah.


‎Sumber : Dkisp
‎#Redaksi Suara Kalimantan Kini

Berita Terkait

Sengketa Lahan Empat Tahun, DPRD Bulungan Mediasi Masyarakat Adat Punan Binai dan PT SBS
Mulai 1 Oktober 2026, Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Elektronik
Dugaan Ijazah Kesetaraan Tanpa Belajar, Disdik Bulungan Akan Evaluasi PKBM Terkait
Kemenkes Salurkan 1.250 Masker KN95 untuk Mitigasi Dampak Kabut Asap Karhutla di Bulungan
HLM TP2DD Digelar, Gubernur Minta OPD Percepat Digitalisasi Retribusi
Semangat Harkopnas ke-79, Wagub Ingin Koperasi Kaltara Makin Maju
ORI Resmi Mundur dari Partai Buruh, Partai Buruh: “Tidak Mengganggu Konsolidasi
Wagub Kaltara Tempuh 9 Jam Jalur Berlumpur demi Tinjau Jalan Perbatasan KM 95
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 18:52 WITA

DPRD Malinau Bahas Percepatan Pembangunan dan Stabilitas Ekonomi Bersama Gubernur Kaltara

Selasa, 22 September 2026 - 17:53 WITA

Sengketa Lahan Empat Tahun, DPRD Bulungan Mediasi Masyarakat Adat Punan Binai dan PT SBS

Selasa, 22 September 2026 - 14:53 WITA

Mulai 1 Oktober 2026, Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Elektronik

Jumat, 18 September 2026 - 20:36 WITA

Dugaan Ijazah Kesetaraan Tanpa Belajar, Disdik Bulungan Akan Evaluasi PKBM Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 12:48 WITA

Kemenkes Salurkan 1.250 Masker KN95 untuk Mitigasi Dampak Kabut Asap Karhutla di Bulungan

Berita Terbaru

Berita Nasional

DPP AKPERSI Minta Menteri Kehutanan Revisi SK Hutan Produksi di Karangsia

Selasa, 22 Sep 2026 - 17:07 WITA

Pemerintahan

Mulai 1 Oktober 2026, Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Elektronik

Selasa, 22 Sep 2026 - 14:53 WITA