SKI | TANJUNG SELOR, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mendorong penguatan tata kelola sosial dan hukum, ketahanan pangan, serta harmoni lintas budaya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Komitmen tersebut sejalan dengan penghargaan The Indonesia Leadership Matrix Awards 2026 (ILMA 2026) kategori The Best Leader in Socio-Legal Governance, Agrarian Food Security, and Borderland Cross-Cultural Harmony yang diterimanya di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (16/10) malam.
Penghargaan yang diselenggarakan Seven Media Asia tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemimpin yang dinilai memiliki visi, dedikasi, dan kontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Kategori yang diraih Gubernur Zainal mencakup tiga aspek utama, yakni tata kelola sosial dan hukum, ketahanan pangan agraria, serta harmonisasi lintas budaya di wilayah perbatasan. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Zainal menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” kata Zainal.
Sementara itu, President Asia Global Council sekaligus CEO Seven Media Asia, Reza Batara Putra, MBA., mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada para pemimpin yang menunjukkan integritas, tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan amanah.
“Kepemimpinan tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari kontribusi dan dampak nyata yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kerukunan dan harmoni sosial di wilayah perbatasan. (dkisp)
