SKI | TANJUNG SELOR — Persidangan perkara dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen pendidikan yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bulungan berinisial LL serta Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ats Darif, YT, di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Jumat (20/11/2026), diwarnai perbedaan argumentasi hukum yang tajam antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim penasihat hukum kedua terdakwa.
Pada agenda Replik dan Duplik perkara register Nomor 182/Pid.B/2026 dan 183/Pid.B/2026 tersebut, JPU Kejaksaan Negeri Bulungan tetap mempertahankan tuntutan pidana penjara masing-masing dua tahun bagi LL dan YT. Khusus terdakwa LL, JPU juga menuntut pidana denda sebesar Rp5.000.
Melalui Repliknya, JPU menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan sebelumnya merupakan hasil penilaian terhadap fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, hingga barang bukti. JPU berpendapat perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu.
Dalam konstruksi penuntutannya, JPU menitikberatkan pada unsur kesengajaan, tindakan menggunakan atau memperlihatkan surat yang dipersoalkan seolah-olah asli, serta konsekuensi hukum yang melekat pada penggunaan dokumen tersebut.
oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam Duplik yang disampaikan Padly, S.H. Penasihat hukum menilai substansi Replik JPU belum merepresentasikan secara utuh fakta-fakta persidangan yang telah melewati proses pembuktian, sekaligus belum menjawab persoalan mendasar yang sebelumnya diuraikan dalam nota pembelaan.
Menurut Padly, argumentasi hukum semestinya tidak hanya bertumpu pada penafsiran terhadap dokumen atau rangkaian keterangan, melainkan juga harus menguji validitas, relevansi, serta kekuatan pembuktian setiap alat bukti secara menyeluruh.
Pihak penasihat hukum berdalih bahwa kekeliruan penulisan nomor NISN maupun nomor Dapodik serta adanya bekas penghapusan pada ijazah merupakan kesalahan administrasi yang cukup ditindaklanjuti melalui surat keterangan dari pihak PKBM.
Dalam Dupliknya, tim penasihat hukum juga merujuk pada ketentuan regulasi pendidikan sejak Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 hingga Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024. Pihak pembela berpandangan bahwa negara tidak mengategorikan kesalahan ketik atau bekas penghapusan pada ijazah asli sebagai tindak pidana pemalsuan, melainkan kekeliruan administratif yang perbaikannya dapat ditempuh melalui surat keterangan.
Sorotan lain dalam Duplik menyasar keterangan ahli terkait keabsahan ijazah terdakwa LL. Penasihat hukum mempertanyakan metodologi pemeriksaan yang mendasari kesimpulan ahli, yang dinilai pihak pembela hanya bertumpu pada berkas penyidik Polda Kalimantan Utara tanpa disertai analisis ilmiah komparatif yang mendalam.
“Materi yang disampaikan dalam Replik JPU belum mencerminkan secara utuh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar penasihat hukum dalam persidangan.
Tim penasihat hukum menegaskan bahwa konstruksi argumentasi penuntutan masih menyisakan persoalan pembuktian yang belum terjawab secara substansial. Karena itu, pihak pembela tetap berpegang pada pandangan bahwa dakwaan dan tuntutan JPU tidak dapat dilepaskan dari pengujian menyeluruh terhadap fakta, alat bukti, serta keterkaitan antara perbuatan yang dituduhkan dan unsur pasal yang didakwakan
Pertukaran argumentasi melalui Replik dan Duplik memperlihatkan dua posisi hukum yang saling berhadapan dalam perkara register Nomor 182/Pid.B/2026 dan 183/Pid.B/2026. JPU tetap meyakini unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, sementara penasihat hukum menilai argumentasi penuntutan belum mampu menepis keberatan atas substansi pembuktian.
Dalam hukum acara pidana, Replik menjadi ruang bagi penuntut umum untuk menanggapi pembelaan, sedangkan Duplik memberi kesempatan bagi penasihat hukum untuk merespons kembali penegasan penuntut umum sebelum majelis hakim menilai seluruh pembuktian dan argumentasi para pihak.
Persidangan Jumat (20/11/2026) menegaskan bahwa perbedaan penafsiran antara jaksa dan penasihat hukum masih berpusat pada cara membaca fakta persidangan, menilai alat bukti, serta menguji metodologi dan validitas pembuktian di ruang sidang.
Penulis Syam
Redaksi Suara Kalimantan Kini

















