SKI – TARAKAN — Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT) resmi menolak permohonan eksaminasi internal, uji kepatutan ilmiah, publikasi hasil eksaminasi, hingga penjatuhan sanksi etik dan disiplin akademik terhadap dosennya, Dr. Nur Asikin, S.H, M.H., yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam Perkara Pidana dugaan penggunaan ijazah palsu yang melibatkan oknum Anggota DPRD Bulungan dan Kepala PKBM Ba’ats Darif YT dengan Nomor Registrasi 182/Pid.B/2026/PN Tjs dan Nomor 183/Pid.B/2026/PN Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
Sikap tersebut tertuang dalam surat balasan resmi bernomor 385/UN51.6/TU/2026 tertanggal 2026 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., menanggapi surat permohonan dari praktisi hukum dan pegiat antikorupsi, Rudi Rola, S.H.
Dekan FH UBT Dr. Syafruddin menjelaskan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk membantu pengadilan memahami persoalan yang memerlukan penjelasan keilmuan. Mengacu pada Pasal 235 dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli berada dalam rangkaian proses pembuktian yang diperiksa dan dinilai di persidangan.
”Dalam kedudukan tersebut, ahli tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan benar atau salahnya terdakwa, melainkan memberikan penjelasan atau pendapat berdasarkan kompetensi keilmuannya. Oleh karena itu, ketepatan, relevansi, kesesuaian, serta kekuatan pembuktian keterangan ahli merupakan bagian dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan,” tulis Dr. Syafruddin dalam surat tanggapan tersebut.
Menurutnya, FH UBT menghormati independensi lembaga peradilan dan tidak memiliki kewenangan menggantikan fungsi Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian maupun kebenaran yudisial suatu keterangan ahli.
Menanggapi keberatan pemohon terkait dugaan kekeliruan metodologis, penerapan hukum lintas waktu, konsep hukum administrasi pemerintahan, kedudukan hukum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta jawaban ahli dalam pemeriksaan silang, FH UBT menilai hal-hal tersebut berkaitan dengan substansi keterangan dalam persidangan.
Dalam hukum acara pidana, para pihak memiliki ruang untuk menguji pendapat ahli melalui pertanyaan, argumentasi hukum tandingan, maupun menghadirkan ahli lain di hadapan Majelis Hakim.
FH UBT juga menegaskan bahwa perbedaan penafsiran hukum maupun ketidakmampuan seorang ahli menjawab pertanyaan tertentu dalam sidang tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat, ketidakjujuran akademik, atau pelanggaran kode etik dosen. Pengakuan atas keterbatasan pengetahuan justru dipandang sebagai bagian dari kejujuran dan tanggung jawab ilmiah.
Sanksi kepegawaian atau etik, lanjut pihak fakultas, hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat dugaan pelanggaran konkret terhadap kewajiban atau kode etik yang berlaku, didukung bukti memadai, serta ditempuh melalui mekanisme pemeriksaan resmi dengan tetap melindungi hak penjelasan dan pembelaan dosen.
Berdasarkan pertimbangan hukum dan kelembagaan tersebut, FH UBT menyampaikan tujuh poin sikap atas permohonan Rudi Rola, S.H.:
Menghormati hak pemohon untuk menyampaikan kritik, keberatan, dan pandangan akademik terhadap keterangan ahli dalam proses peradilan.
Menegaskan bahwa penilaian terhadap substansi dan kekuatan pembuktian keterangan ahli merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
Tidak dapat mengabulkan pembentukan panel eksaminasi internal untuk menentukan benar atau salahnya keterangan ahli secara yudisial karena berpotensi mencampuradukkan fungsi akademik dan kewenangan peradilan.
Tidak dapat mengabulkan penjatuhan sanksi etik dan disiplin akademik terhadap Dr. Nur Asikin, S.H.I., M.H. semata-mata berdasarkan keberatan dan perbedaan penilaian atas keterangannya di persidangan.
Tidak dapat mengabulkan pencabutan atau penarikan dukungan kelembagaan yang dimaksudkan untuk memengaruhi penilaian pengadilan terhadap alat bukti yang telah disampaikan.
Tidak dapat mengabulkan permohonan publikasi hasil eksaminasi karena tidak terdapat dasar menyelenggarakan eksaminasi yang bertujuan menggantikan penilaian Majelis Hakim.
Tetap berkomitmen melaksanakan pembinaan akademik dan penguatan integritas keilmuan bagi seluruh dosen guna menjaga profesionalisme, objektivitas, dan etika akademik.
FH UBT menyatakan tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengabulkan permohonan penjatuhan sanksi etik maupun disiplin akademik berdasarkan alasan-alasan yang diajukan, sekaligus menegaskan sikap tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan yang berjalan, independensi keilmuan, dan tata kelola perguruan tinggi.
Penulis : Syam
Redaksi Suara Kalimantan Kini
















