Uji Peristiwa Lama Pakai Aturan Baru di Sidang Pidana, Praktisi Hukum Serahkan Permohonan Uji Kepatutan Ilmiah Dosen ke Rektor UBT

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 09:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎SKI | TANJUNG SELOR — Praktisi hukum sekaligus pegiat antikorupsi, Rudi Rola, S.H., mendatangi langsung Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan (UBT) pada Senin (16/11/2026). Kedatangan tersebut untuk menyerahkan surat permohonan eksaminasi internal, uji kepatutan ilmiah, serta penjatuhan sanksi etik dan disiplin akademik terhadap seorang dosen Fakultas Hukum UBT berinisial Dr. NA.
‎
‎Dosen yang bersangkutan sebelumnya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai Ahli Hukum Administrasi Pemerintahan dalam sidang perkara pidana Nomor 182/Pid.B/2026/PN Tjs dan Nomor 183/Pid.B/2026/PN Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
‎
‎Surat permohonan bernomor 01/RR-Independen/XI/2026 yang dilampiri salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dari penyidikan Polda Kalimantan Utara telah diterima secara resmi oleh tiga unit kelembagaan UBT:
‎
‎Tingkat Pimpinan Universitas: Berkas diterima langsung oleh Sekretaris Rektor UBT.
‎
‎Senat Universitas: Salinan tembusan resmi diterima oleh staf kesekretariatan senat.
‎
‎Fakultas Hukum UBT: Tembusan untuk Dekan diterima langsung oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum UBT.
‎
‎Surat tersebut juga ditembuskan secara resmi kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
‎
‎Ditemui usai penyerahan berkas di Tarakan, Rudi Rola menegaskan bahwa langkah hukum dan etik ini ditempuh sebagai bentuk kontrol publik terhadap akuntabilitas keilmuan di ruang peradilan. Ia menilai keterangan Dr. NA di bawah sumpah—baik pada tahap penyidikan maupun dalam persidangan terbuka tanggal 22 Oktober 2026—mengandung kecacatan metodologis fatal dan berpotensi menyesatkan pertimbangan Majelis Hakim (misleading the court).
‎
‎”Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli adalah alat bukti sah untuk membuat terang suatu perkara berdasarkan keahlian khusus, bukan opini serampangan. Ketika pendapat hukum di bawah sumpah disusun tanpa kehati-hatian ilmiah (scientific prudence), implikasinya langsung merampas hak asasi dan kemerdekaan warga negara, dalam hal ini para terdakwa berinisial LL dan YT,” tegas Rudi Rola.
‎
‎Dalam dokumen permohonannya, Rudi membedah empat poin kekeliruan yuridis dan dogmatis yang dilakukan oleh Ahli:
‎
‎Pelanggaran Asas Kehati-hatian Ilmiah (Cursory Examination) Berdasarkan dokumen BAP Ahli (Poin 8 hingga 14), uraian Ahli dinilai hanya berisi definisi normatif umum tanpa analisis hukum terhadap fakta kasus posisi (in casu). Hal ini diperkuat pengakuan terbuka Ahli di persidangan bahwa dirinya menyimpulkan hukum hanya dengan melihat barang bukti sitaan secara sekilas, tanpa penelaahan berkas perkara secara komprehensif (comprehensive review).
‎
‎Kesalahan Penerapan Hukum Lintas Waktu (Error in Tempore) & Pelanggaran Asas Non-Retroaktif Terdapat anakronisme normatif pada BAP Poin 14. Meskipun tempus delicti berlangsung pada rentang 2015 hingga 2022 (BAP Poin 2), Ahli justru menggunakan Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 sebagai batu uji keabsahan ijazah (diundangkan 9 Oktober 2024 dan mencabut Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 serta Nomor 14 Tahun 2017). Penilaian peristiwa masa lampau dengan aturan baru bertentangan dengan asas legalitas, asas non-retroaktif, dan Pasal 5 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
‎
‎Kesesatan Dogma Ilmu Hukum Dasar dan Penyimpangan UU Administrasi Pemerintahan Pada BAP Poin 11 huruf b, Ahli mendefinisikan peraturan hukum sebagai “objek hukum”. Menurut teori ilmu hukum dasar dan hierarki norma (Stufenbau Theory), peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum atau norma (rechtsbron), bukan objek hukum (rechtsobject). Selain itu, Ahli memaksakan tesis bahwa Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta adalah Pejabat TUN yang menerima delegasi kewenangan menerbitkan Keputusan TUN. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014, mengingat PKBM didirikan masyarakat/yayasan sebagai subjek hukum privat (privaatrechtelijk), bukan organ pemerintahan (bestuursorgaan).
‎
‎Runtuhnya Validitas Ilmiah dalam Pemeriksaan Silang (Cross-Examination) Saat diuji di persidangan terbuka pada 22 Oktober 2026, Dr. NA terbukti tidak mampu menunjukkan dasar hukum positif yang relevan dengan tempus delicti perkara, serta mengakui secara terbuka tidak mengetahui secara rinci syarat normatif pendirian dan tata kelola PKBM yang menjadi objek perkara.
‎
‎Mengingat kehadiran dosen tersebut didasarkan pada Surat Penugasan resmi dari Dekan Fakultas Hukum UBT (BAP Poin 6), Rudi menegaskan bahwa UBT memikul tanggung jawab moral, akademik, dan kelembagaan. Melalui permohonan ini, ia mendesak Rektor UBT untuk mengambil lima langkah konkret:
‎
‎Membentuk Tim Panel Eksaminasi Internal yang independen guna menguji validitas ilmiah dan kepatutan etis keterangan Ahli.
‎
‎Menjatuhkan sanksi etik dan disiplin akademik yang tegas sesuai Statuta UBT, Kode Etik Dosen, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta ketentuan disiplin ASN apabila terbukti melakukan kelalaian berat (gross negligence).
‎
‎Mencabut atau menarik dukungan kelembagaan atas keterangan Dr. NA dalam perkara a quo agar kesesatan metodologis tersebut tidak diasosiasikan dengan kredibilitas akademik UBT.
‎
‎Mengumumkan hasil eksaminasi secara transparan kepada pemohon dan publik sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi negeri.
‎
‎Melakukan penegasan kode etik kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UBT agar setiap penugasan ahli di muka peradilan menjunjung tinggi objektivitas dan riset materiil yang utuh.
‎
‎”Perguruan tinggi negeri adalah benteng terakhir kemurnian ilmu pengetahuan. Kami menunggu ketegasan dan objektivitas Rektor UBT beserta Senat Universitas untuk membuktikan bahwa marwah akademik UBT tidak boleh tergadaikan oleh keterangan ahli yang cacat secara metodologis,” pungkas Rudi.
‎
‎
‎
‎
‎Redaksi : Suara Kalimantan Kini
‎

Berita Terkait

UNIFA Gelar Wisuda ke-XXV: 551 Lulusan Dikukuhkan, Total Alumni Tembus 8.143 Orang
Perjuangan dari Batas Negeri, 27 Mahasiswa Pascasarjana UNIFA Asal Kaltara Tempuh Jalur Laut Demi Wisuda di Makassar
AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Manfaatkan Program RPL UNIFA, ASN Perbatasan Nunukan Rampungkan S2 Ilmu Komunikasi
Dugaan Ijazah Paket A Tanpa Prosedur, Polresta Bulungan Periksa Pimpinan PKBM Endless
‎Dugaan Penerbitan Ijazah Paket A Tanpa Proses Belajar di Bulungan, Disdik Tegaskan Wajib Sesuai SOP ‎
Kafilah MTQ Ke-X Tingkat Provinsi Kaltara Mulai Tiba di Malinau, Kota Tarakan Jadi yang Pertama ‎
DWP Kaltara Soroti Degradasi Attitude Gen Z, Dorong Penguatan Literasi dan Peran Orang Tua
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:10 WITA

Uji Peristiwa Lama Pakai Aturan Baru di Sidang Pidana, Praktisi Hukum Serahkan Permohonan Uji Kepatutan Ilmiah Dosen ke Rektor UBT

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:23 WITA

UNIFA Gelar Wisuda ke-XXV: 551 Lulusan Dikukuhkan, Total Alumni Tembus 8.143 Orang

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 21:11 WITA

Perjuangan dari Batas Negeri, 27 Mahasiswa Pascasarjana UNIFA Asal Kaltara Tempuh Jalur Laut Demi Wisuda di Makassar

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:39 WITA

AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Rabu, 30 September 2026 - 09:22 WITA

Manfaatkan Program RPL UNIFA, ASN Perbatasan Nunukan Rampungkan S2 Ilmu Komunikasi

Berita Terbaru