SKI | TANJUNG SELOR — Di tengah kepulan aspirasi dan sorotan tajam di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (16/11/2026), sebuah fakta krusial diungkapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kaltara, Nurlaila S.Hut, M.Si. Di hadapan massa aksi, Nurlaila tidak sekadar mendengarkan tuntutan, melainkan menelanjangi sebuah modus operandi yang kian meresahkan: pencatutan nama kearifan lokal demi melanggengkan pembakaran liar.
Nurlaila dengan tegas membedakan antara ritual pembakaran tradisional yang sarat dengan kearifan ekologis masyarakat adat dengan tindakan destruktif oknum tak bertanggung jawab. Menurutnya, tradisi leluhur tidak pernah mengajarkan perusakan tanpa perhitungan.
”Di kehutanan, tentang sekat bakar, masyarakat Dayak itu sudah melakukan sekat bakar itu otomatis pada saat melakukan pembakaran,” ungkap Nurlaila, menepis anggapan bahwa tradisi lokal identik dengan keteledoran lingkungan.
Bagi masyarakat adat di Kaltara, api bukanlah alat destruktif yang dibiarkan liar. Pengetahuan turun-temurun mengajarkan bahwa setiap pembukaan lahan selalu dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat, salah satunya pembuatan sekat bakar secara mandiri. Ini adalah bentuk kontrol ekologis yang matang, bukan sekadar membakar lalu meninggalkan lokasi tanpa pengawasan.
Namun, esensi luhur inilah yang kerap disalahgunakan. Oknum-oknum tertentu diduga sengaja menjadikan “kearifan lokal” sebagai perisai hukum dan sosial untuk menutupi praktik pembakaran liar demi kepentingan sesaat, sementara risiko bencana lingkungan ditanggung oleh alam dan masyarakat luas.
Melalui pernyataan tegas ini, Dinas Kehutanan Kaltara mendesak publik dan para pemangku kepentingan untuk lebih cermat dan tidak terkecoh oleh retorika berkedok budaya. Ada garis batas yang jelas antara pelestarian tradisi berwawasan lingkungan dan eksploitasi liar yang berlindung di balik identitas masyarakat adat.
penulis : Syam
Redaksi Suara Kalimantan Kini

















