Pernyataan Pimpinan DPRD Kaltara Soal Seleksi KPID Dinilai Keliru, Praktisi Hukum Soroti Standar Ganda Tafsir Regulasi

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 12:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | TANJUNG SELOR — Polemik keabsahan hasil seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara periode 2026–2029 memasuki babak baru.
‎
‎Pernyataan Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, dan Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, S.T., yang menyebut penetapan hasil seleksi tidak wajib melalui Rapat Paripurna menuai bantahan keras dari kalangan praktisi hukum.
‎
‎Sebelumnya, saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp pada Selasa (10/11/2026) mengenai penyerahan berkas hasil Fit and Proper Test (FPT) kepada Gubernur Kaltara tanpa mekanisme paripurna, Achmad Djufrie mengeklaim pihak yang mempersoalkan hal tersebut keliru memahami aturan.
‎
‎”Tidak ada paripurna tentang ini, mereka salah tafsir itu,” ujar Ketua DPRD Kaltara dalam pesan singkatnya.
‎
‎Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, pada Senin (2/11/2026). Ia berdalih bahwa berdasarkan kajian internal, Rapat Paripurna bersifat opsional.
‎
‎”Sudah dikaji, di aturan boleh diparipurnakan boleh juga tidak. Paripurna bukan syarat utama,” jelasnya.
‎
‎Menanggapi dalih kedua pimpinan legislatif tersebut, praktisi hukum sekaligus pegiat antikorupsi, Rudi Rola, S.H., menilai pimpinan DPRD dan Komisi I keliru memahami aturan kelembagaan. Menurutnya, klaim “paripurna bersifat opsional” bertentangan langsung dengan tata kerja DPRD.
‎
‎Rudi merujuk pada tiga dasar aturan yang mematahkan klaim pimpinan DPRD Kaltara: Berdasarkan UU MD3 jo. UU Pemerintahan Daerah serta Pasal 101 ayat (1) dan (2) PP No. 12 Tahun 2018, terdapat pemisahan tegas antara produk Rapat Paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Hasil Rapat Paripurna ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan DPRD, sedangkan rapat Komisi hanya menghasilkan keputusan pimpinan AKD yang bersifat internal dan belum sah menjadi keputusan institusi DPRD sebelum disahkan dalam Paripurna.
‎
‎Berdasarkan Keputusan KPI Pusat No. 3 Tahun 2024, anggota KPID ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi—bukan Komisi I atau Pimpinan DPRD semata. Surat usulan resmi lembaga wajib memperoleh pengesahan seluruh anggota dewan melalui Rapat Paripurna, sebagaimana praktik baku penetapan anggota KPI Pusat di DPR RI.
‎
‎Ketiadaan penyebutan kata “paripurna” pada pedoman teknis KPI tidak menghapus kewajiban prosedural DPRD yang diatur dalam UU MD3, UU Pemerintahan Daerah, PP No. 12/2018, dan Peraturan Tata Tertib DPRD setempat.
‎
‎”Pernyataan yang menyebut paripurna bukan syarat utama justru memperlihatkan kekeliruan mendasar dalam administrasi pemerintahan. Jika surat usulan dikirim hanya bermodal hasil rapat Komisi I tanpa pengesahan Paripurna, maka secara hukum surat tersebut cacat wewenang dan cacat prosedur,” tegas Rudi, Rabu (11/11/2026).
‎
‎Sorotan tajam juga mengarah pada inkonsistensi DPRD Kaltara dalam memaknai regulasi. Saat menyangkut Paripurna, mereka mengklaim aturan bersifat opsional. Namun di sisi lain, ketentuan tegas dalam Keputusan KPI Pusat No. 3/2024—yakni penyerahan hasil maksimal 30 hari kerja kepada Gubernur—justru diabaikan.
‎
‎”Ini kontradiksi nyata. Soal paripurna, mereka mengklaim opsional. Namun ironisnya, ketentuan eksplisit wajib menyerahkan hasil maksimal 30 hari kerja malah dilanggar hingga lebih dari 10 bulan. Aturan tidak bisa ditafsirkan secara tebang pilih,” ujar Rudi.
‎
‎Rangkaian FPT di Komisi I DPRD Kaltara telah rampung sejak 16–17 Desember 2025. Namun, berkas nama terpilih baru diserahkan kepada Gubernur pada akhir Oktober 2026.
‎
‎Jeda waktu lebih dari 10 bulan ini dinilai menabrak batas 30 hari kerja sekaligus bertentangan dengan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait asas kepastian hukum dan kecermatan.
‎
‎”Aturan 30 hari kerja dirumuskan untuk menjaga kemurnian hasil uji kelayakan agar tidak terintervensi atau dipolitisasi. Ketika berkas ditahan lebih dari 10 bulan tanpa dasar hukum jelas, hasil FPT Desember 2025 tersebut telah kehilangan aktualitas dan keabsahan waktunya,” tambah Rudi.
‎
‎Rudi menegaskan bahwa produk administrasi yang lahir dari proses menyimpang tidak akan pernah sah secara hukum. Apabila Gubernur Kaltara tetap menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan berdasarkan berkas usulan bermasalah tersebut, cacat hukum DPRD akan otomatis menular menjadi cacat pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
‎
‎”Dalam hukum administrasi berlaku prinsip bahwa sesuatu yang batal demi hukum sejak awal tidak dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Pelanggaran prosedur paripurna dan pelampauan batas waktu 30 hari kerja adalah fakta hukum yang tidak bisa diputihkan,” paparnya.
‎
‎”Jika SK tetap dipaksakan terbit, ruang uji materiil dan gugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terbuka lebar bagi pihak-pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
‎
‎
‎
‎
‎Redaksi Suara Kalimantan Kini

Berita Terkait

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”
Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan
Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027
AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Dugaan Penerbitan Ijazah Tanpa Prosedur, Anggota DPRD Bulungan Laporkan Kepala PKBM Endless ke Polisi
Kasus ISPA Melonjak di Tiga Wilayah, Pemkab Bulungan Distribusikan 200 Ribu Masker ‎
‎MA Tolak Kasasi PLN Terkait Sengketa Tiang Listrik di Aceh Barat, Tegaskan Kewajiban Penyelesaian Hak Tanah
Ketua Partai Buruh Kaltara (Joko Supriyadi, S.T., M.T.,) Desak Audit PT KIPI dan Evaluasi Penanganan Karhutla 2026 ‎
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:43 WITA

Pernyataan Pimpinan DPRD Kaltara Soal Seleksi KPID Dinilai Keliru, Praktisi Hukum Soroti Standar Ganda Tafsir Regulasi

Selasa, 3 November 2026 - 21:51 WITA

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”

Senin, 2 November 2026 - 07:12 WITA

Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 03:24 WITA

Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:39 WITA

AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Berita Terbaru