SKI | Kaltara — Perdebatan mengenai aturan hukum terkait pembukaan lahan kembali memanas menyusul reaksi keras dari masyarakat Dayak terhadap uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan yang mempermasalahkan tradisi berladang kearifan lokal dinilai keliru dalam memahami relasi antara masyarakat adat dan kelestarian hutan.
Yoram, dalam pernyataannya, menolak dengan tegas tuduhan bahwa praktik berladang tradisional adalah penyebab kerusakan hutan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat adat justru selama ini memegang komitmen kuat sebagai penjaga kelestarian alam di garis terdepan.
”Selama ini kami berada di garda terdepan untuk mempertahankan hutan dan alam kami, jangan malah kami dituduh sebagai perusak hutan,” ujar Yoram dengan nada geram.
Ia menilai, menyamakan kearifan lokal dengan perusakan lingkungan adalah langkah yang tidak berdasar pada realitas di lapangan. Penghapusan pasal-pasal perlindungan tersebut dikhawatirkan akan memicu krisis sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil di pedalaman.
Menanggapi proses hukum yang sedang berjalan di MK yang diajukan oleh Bima Sadiropa Sijabat, pihak masyarakat Dayak menyatakan siap mengambil sikap tegas demi mempertahankan hak-hak tradisional mereka. “Kami akan melawan jika pasal ini dihapus. Kami meminta Saudara Bima Sadiropa Sijabat untuk segera mencabut gugatan ini di MK,” tutup Yoram.
