SKI | TANJUNG SELOR — Gelombang penolakan terhadap keabsahan proses rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara periode 2026–2029 kian memanas. Gubernur Kaltara diingatkan agar tidak terburu-buru menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan, menyusul dugaan pelanggaran formil dan materiil dalam proses seleksi di tingkat legislatif.
Peringatan tersebut disampaikan oleh praktisi hukum sekaligus pegiat antikorupsi di Tanjung Selor, Rudi Rola, S.H. Menurutnya, dokumen hasil seleksi yang bersumber dari DPRD Kaltara terindikasi cacat hukum sejak awal tahapan berjalan.
”Terlepas dari apakah berkas itu sudah sampai di meja eksekutif atau belum, kami secara tegas mengingatkan Gubernur sejak dini. Jangan asal bertandatangan. Ada risiko hukum besar yang menanti jika SK tersebut dipaksakan terbit dari proses yang batal demi hukum,” ujar Rudi kepada awak media, Selasa (11/11/2026).
Rudi memaparkan dua poin utama yang menjadi dasar kelemahan legalitas dokumen rekrutmen tersebut. Pertama, mekanisme penentuan hasil seleksi di DPRD diduga tidak melalui Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi lembaga legislatif. Tanpa pengesahan paripurna, produk administratif tersebut dinilai kehilangan legitimasi kolektif-kolegial serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal (no legal binding).
Kedua, muncul dugaan pelampauan batas waktu administrasi yang diatur dalam regulasi imperatif. Berdasarkan catatan, rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPRD Kaltara telah rampung pada 16–17 Desember 2025. Namun, status penyampaian dokumen hasil seleksi tersebut baru berproses hingga menjelang akhir tahun 2026
Merujuk pada ketentuan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024, DPRD Provinsi memiliki batas waktu maksimal 30 hari kerja untuk menyerahkan hasil seleksi kepada Gubernur. Keterlambatan penyerahan yang memakan waktu panjang ini dinilai melanggar tata tertib dan hukum acara rekrutmen kelembagaan penyiaran.
Atas dasar itu, pihak praktisi hukum mendesak Gubernur Kaltara agar mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bersikap cermat, dan meninjau ulang dokumen usulan tersebut guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.
”Jika Gubernur kecolongan dan tetap menandatangani SK tersebut, maka produk hukum itu tidak sah. Kami pastikan akan melayangkan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegas Rudi.
Menanggapi kritik dan tudingan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alimuddin. S.T, memberikan penjelasan melalui pesan singkat via WhatsApp. Ia membantah bahwa ketiadaan rapat paripurna menggugurkan keabsahan hasil seleksi.
”Sudah dikaji, diatur boleh diparipurnakan, boleh juga tidak. Paripurna bukan menjadi syarat utama,” tulis Alimuddin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kaltara dikabarkan masih belum menandatangani hasil seleksi fit and proper test KPID tahun 2026 – 2029 itu
Penulis : Syam
Redaksi Suara Kalimantan Kini
