SKI | TANJUNG SELOR – Tuntutan pidana masing-masing 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Anggota DPRD Bulungan berinisial LL dan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ats Darif berinisial YT menuai sorotan tajam dari praktisi hukum. Perkara dugaan pemalsuan dokumen akademik berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor ini dinilai memiliki kontradiksi mendasar antara konstruksi tuntutan dan fakta pembuktian di persidangan.
Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Kamis (12/11/2026), penuntut umum menjerat kedua terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Terdakwa YT dituntut selaku penerbit dokumen ijazah Paket C, sementara terdakwa LL dituntut karena menggunakan dokumen tersebut sebagai syarat pencalonan pada Pemilu Legislatif 2024. Dalam membangun tuntutannya, JPU bersandar pada bukti uji laboratorium forensik terkait perubahan fisik blangko, perbedaan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada ijazah, serta keterangan saksi mengenai riwayat proses belajar mengajar terdakwa LL.
Praktisi hukum sekaligus pegiat antikorupsi, Rudi Rola, S.H., yang memantau langsung jalannya persidangan sebagai pengamat independen, menilai fondasi tuntutan JPU tersebut rapuh dan menghadapi hambatan yuridis serius dalam membuktikan unsur materiil pemalsuan surat.
”Secara doktriner, pembuktian Pasal 263 KUHP mensyaratkan adanya kepastian fisik dokumen yang benar-benar palsu (valsch) serta dilakukan secara melawan hukum. Namun dalam fakta persidangan, Saksi Ahli dari Dinas Pendidikan yang dihadirkan sendiri oleh JPU justru bersaksi di bawah sumpah bahwa ijazah yang menjadi objek perkara adalah dokumen asli dan teregistrasi,” ujar Rudi saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (12/11/2026).
Rudi juga membedah dalil penuntut umum yang mempersoalkan temuan perubahan fisik pada blangko ijazah maupun perbedaan nama pemilik NISN yang tercantum di dalamnya. Menurutnya, temuan teknis pada dokumen pendidikan tidak serta-merta menjadi tindak pidana apabila telah dikoreksi secara resmi oleh institusi penerbit yang berwenang.
”Fakta di persidangan menunjukkan pihak PKBM Ba’ats Darif selaku penerbit sah telah mengakui adanya penyesuaian fisik maupun kekeliruan data NISN tersebut, melakukan koreksi administratif, dan secara terbuka menerbitkan surat keterangan resmi. Pengakuan serta penerbitan surat keterangan oleh institusi berwenang ini menggugurkan unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) dalam Pasal 263 KUHP, sekaligus membuktikan tidak adanya niat menyembunyikan fakta,” jelas Rudi.
Ia menegaskan bahwa kekeliruan pencantuman NISN atau kesalahan tulis pada blangko ijazah merupakan bagian dari erratum atau kekhilafan administratif dalam tata kelola data pendidikan (Dapodik), bukan kejahatan pemalsuan. Ia pun menyayangkan sikap Dinas Pendidikan (Disdik) yang secara faktual mengetahui duduk persoalan koreksi fisik dan NISN tersebut, tetapi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tertulis untuk memperjelas statusnya.
”Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), sikap pasif instansi pemerintah yang enggan memberikan kepastian tertulis atas fakta koreksi data yang diketahuinya adalah bentuk maladministrasi. Ketidaktegasan birokrasi dinas tidak boleh dikriminalisasi dan dibebankan menjadi tanggung jawab pidana bagi Kepala PKBM maupun warga negara yang beriktikad baik,” tegasnya.
Selain soal fisik dan data NISN, Rudi mengkritisi kesaksian Ahli Hukum dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang dihadirkan penuntut umum. Di muka sidang, ahli tersebut mengaku hanya melihat sekilas dokumen yang ditunjukkan penyidik saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa kajian ilmiah menyeluruh. Kesimpulan ahli yang menyebut ijazah tersebut bermasalah pun ternyata merujuk pada dokumen milik lembaga lain, yakni PKBM Endless—yang mencatat LL mendaftar Paket A pada 2021 dan lulus pada 2022—tanpa pernah memeriksa dokumen dari PKBM Ba’ats Darif selaku penerbit ijazah yang disengketakan.
”Pengakuan ahli di bawah sumpah itu menunjukkan adanya cacat metodologis yang fatal sekaligus salah objek (error in objecto). Merujuk Pasal 184 ayat (1) huruf b juncto Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli wajib berlandaskan keahlian ilmiah atas objek yang tepat. Kesalahan objek ini meruntuhkan nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) dari penuntut umum,” papar Rudi.
Lebih jauh, Rudi menggarisbawahi pengakuan Ahli Hukum UBT di persidangan bahwa Kepala PKBM merupakan pejabat publik karena mendapat delegasi wewenang resmi dari Dinas Pendidikan. Dalam doktrin HAN, status pejabat publik melahirkan asas vermoeden van rechtmatigheid atau praduga keabsahan, yakni setiap produk administrasi yang diterbitkan pejabat berwenang tetap sah secara hukum selama belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
”Kalaupun penuntut umum mempersoalkan aspek teknis pendataan NISN atau prosedur proses belajar mengajar, ranahnya adalah evaluasi administratif oleh Dinas Pendidikan atau gugatan pembatalan di PTUN, bukan pemidanaan. Apalagi bagi terdakwa LL, ia menerima ijazah beserta surat keterangan resmi dari lembaga pendidikan yang diakui negara sehingga unsur kesengajaan (opzet) memakai surat palsu atau niat jahat (mens rea) sama sekali tidak terpenuhi,” tambahnya.
Melihat rangkaian kontradiksi pembuktian tersebut, Rudi memandang Majelis Hakim PN Tanjung Selor yang akan mendengarkan nota pembelaan (pleidoi) terdakwa pada agenda sidang berikutnya memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) karena substansi perkara berada pada ranah hukum administrasi negara.
”Eksaminasi publik ini kami sampaikan sebagai kontribusi akademis praktisi hukum demi tegaknya peradilan yang adil (fair trial) dan kepastian hukum di Kalimantan Utara,” tutup Rudi.
Redaksi : Suara Kalimantan Kini
