SKI | TANJUNG SELOR — Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara menyita dan menyegel enam objek Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan. Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi D., dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa tindakan hukum tersebut dipimpin langsung oleh Aspidsus Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik.
”Tindakan upaya paksa berupa penyitaan dan penyegelan terhadap lokasi HGU tersebut dilakukan guna memperkuat alat bukti serta barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara,” ujar Andi melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Penyitaan ini didasarkan pada serangkaian Surat Perintah Penyidikan, masing-masing Nomor: 180/O.5/fd.2/04/2026 tertanggal 7 April 2026, Nomor: 314/O.5/fd.2/06/2026 tertanggal 5 Juni 2026, serta Nomor: 658/O.5/fd.2/10/2026 tertanggal 7 Oktober 2026, yang juga telah dilengkapi dengan penetapan pengadilan.
Kasus ini bermula dari dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh bank tersebut kepada PT SSP sejak tahun 2017 hingga 2025 yang disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sebelum tindakan penyitaan lahan ini, penyidik telah menetapkan dan menahan dua orang tersangka. Masing-masing berinisial TKSD (65) selaku Direktur Utama PT SSP dan BF (58) selaku Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (yang kini dikenal sebagai Bank Raya Agroniaga Tbk).
Dalam pelaksanaan di lapangan, tim penyidik memasang plang penyitaan di sejumlah titik lokasi HGU, yang meliputi:
Lokasi HGU Sawit No. 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju;
Lokasi HGU Sawit No. 13 seluas 402,51 hektare di Desa Tepian;
Lokasi HGU Sawit No. 21 seluas 51,96 hektare di Desa Tepian;
Lokasi HGU No. 22 seluas 60,69 hektare di Desa Tepian;
Lokasi HGU No. 23 seluas 35,95 hektare di Desa Tepian;
Lokasi HGU No. 24 seluas 14,12 hektare di Desa Tepian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Kaltara masih terus mendalami rangkaian penyidikan guna mengusut tuntas aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Redaksi Suara Kalimantan Kini
