SKI | TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) meminta seluruh pegawai lebih bijak dalam menggunakan anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan perjalanan dinas agar dilakukan secara efektif dan efisien.
Sanusi mengatakan, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak hanya dihadapi Kaltara, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, setiap penggunaan anggaran perlu dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan.
“Kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Karena itu, dalam melaksanakan perjalanan dinas, perlu dipertimbangkan bagaimana agar kegiatannya benar-benar efektif dan efisien,” kata Sanusi.
Selain menekankan efisiensi, Sanusi juga mengingatkan adanya ketentuan administrasi yang harus dipenuhi pegawai Pemprov Kaltara saat melaksanakan perjalanan dinas.
Mulai 1 September, setiap perjalanan dinas wajib dilengkapi dokumentasi yang memuat informasi mengenai tempat atau lokasi pengambilan dokumentasi. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas.
Menurut Sanusi, kelengkapan dokumentasi tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus untuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuktikan secara administratif.
Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, efisiensi penggunaan anggaran diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Editor : Redaksi suarakalimantankini
Sumber Berita: dkisp
