SKI | TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus memperkuat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang resmi dibuka Kepala DKISP Kaltara, Iskandar, di SMA Negeri 1 Tarakan, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan seluruh instansi pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan transformasi digital tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.
Menurutnya, seluruh instansi pemerintah dituntut memperkuat digitalisasi dokumen, integrasi data, serta keterpaduan layanan digital nasional secara menyeluruh.
“Kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di Kaltara,” katanya.
Ia menyebutkan, berbagai upaya bersama yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Indeks SPBE Provinsi Kaltara meningkat menjadi 3,87, Kabupaten Nunukan 3,49, dan Kabupaten Tana Tidung 3,25.
Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di tengah tantangan yang semakin kompleks.
“Tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam menghadapi evaluasi indeks pemerintahan digital yang tidak hanya menilai sistem dan aplikasi, tetapi juga integrasi layanan, tata kelola, keamanan informasi serta dampak nyata pelayanan digital kepada masyarakat,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Iskandar berharap forum ini mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun solusi serta rencana aksi konkret guna meningkatkan indeks pemerintahan digital di seluruh wilayah Kaltara.
Editor : Sahran
Sumber Berita: DKISP
