SKI | TANJUNG SELOR, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meminta penanggulangan kemiskinan di Kaltara dilakukan secara lebih terarah, berbasis data dan menghasilkan langkah yang konkret serta terukur.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (1/10).
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kaltara, Wagub Ingkong menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, air bersih, listrik, akses jalan dan transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan.
“Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama,” kata Ingkong.
Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut perlu dimanfaatkan hingga tingkat by name by address agar pemerintah mengetahui secara jelas siapa yang menjadi sasaran program dan lokasi tempat tinggalnya.
Ingkong juga meminta perangkat daerah memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus memadukan program lintas perangkat daerah.
“Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh,” ujarnya.
Ia menilai, koordinasi juga harus menghasilkan pembagian peran yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta membawa program yang dapat dikerjakan bersama dengan mencantumkan sasaran, lokasi, peran masing-masing pihak, serta sumber pendanaannya. (dkisp)
