SKI | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kelembagaan dan koordinasi pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Langkah strategis ini dilakukan guna mengoptimalkan fungsi pengaduan masyarakat sebagai instrumen evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemprov Kaltara serta pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara pada Kamis (19/11/2026).
Dalam arahannya, Sapi’i menegaskan bahwa laporan maupun aduan dari warga harus dipandang sebagai data krusial bagi pemerintah daerah dalam memetakan masalah di lapangan.
“Pengaduan bukan semata-mata bentuk penyampaian keluhan, melainkan juga sumber informasi dan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat serta memperbaiki kualitas pelayanan,” ujar Sapi’i.
Agar kanal SP4N-LAPOR! berjalan optimal di seluruh instansi, Sapi’i menekankan pentingnya tiga aspek utama pendukung di setiap perangkat daerah:
Tata Kelola yang Jelas: Penerapan struktur kelembagaan yang baku serta pembagian peran yang tegas antara admin pengelola dan pejabat penghubung (liaison officer).
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM): Peningkatan kapasitas personel yang bertugas menangani dan memverifikasi setiap laporan masuk.
Mekanisme Tindak Lanjut: Koordinasi lintas instansi yang efektif guna memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Sapi’i juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara atas inisiasinya menyelenggarakan rakor tersebut. Forum ini dinilai vital untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola layanan aspirasi publik secara terintegrasi.
Sumber : (dkisp)
Redaksi Suara Kalimantan Kini
















