Tanggapi Penolakan Eksaminasi Internal FH UBT, Rudi Rola Tempuh Jalur Eksaminasi Publik Lintas Kampus

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 10:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎SKI | Tanjung Selor – Praktisi hukum sekaligus pegiat antikorupsi, Rudi Rola, S.H., menegaskan tidak akan berhenti setelah Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT) resmi menolak permohonannya terkait eksaminasi internal dan uji kepatutan ilmiah atas keterangan ahli Dr. Nur Asikin, S.H.I., M.H. Langkah lanjutan berupa eksaminasi publik kini disiapkan secara serius dengan menggandeng para pakar dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.
‎
‎Penegasan tersebut disampaikan Rudi merespons surat balasan resmi FH UBT bernomor 385/UN51.6/TU/2026 tertanggal 19 November 2026. Dalam surat setebal lima halaman yang ditandatangani langsung oleh Dekan FH UBT, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., pihak kampus menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan pembentukan panel eksaminasi internal, penjatuhan sanksi etik, pencabutan dukungan kelembagaan, maupun publikasi hasil eksaminasi. Permohonan itu berkaitan dengan keterangan yang disampaikan Dr. Nur Asikin dalam Perkara Pidana Nomor 182/Pid.B/2026/PN Tjs dan Nomor 183/Pid.B/2026/PN Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
‎
‎Menanggapi uraian pada poin 1, poin 3, dan poin 7 huruf c dalam surat balasan tersebut, Rudi meluruskan persepsi pihak kampus yang mengkhawatirkan adanya pencampuradukan fungsi akademik dan kewenangan yudisial, serta potensi memengaruhi penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti.
‎
‎”Perlu saya luruskan secara tegas, permohonan eksaminasi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk meminta pihak kampus mengintervensi proses peradilan, apalagi menggantikan atau memengaruhi penilaian Majelis Hakim. Ranah pembuktian dan putusan perkara tetap menjadi kewenangan penuh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
‎
‎Menurut Rudi, urgensi menguji kualitas metodologi seorang ahli tidak bisa dipandang sebatas perdebatan ruang sidang semata. Merujuk pada dokumen berkas perkara, Dr. Nur Asikin telah memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Administrasi Pemerintahan sejak tahap penyidikan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian sebelum perkara dilimpahkan ke penuntutan.
‎
‎”Keterangan ahli bukan sekadar opini bebas tanpa dampak hukum. Dalam perkara ini, keterangan tersebut sudah dituangkan sejak tahap penyidikan melalui BAP dan menjadi salah satu alat bukti kunci yang digunakan penyidik maupun penuntut umum untuk menentukan terpenuhinya unsur pidana, menaikkan status tersangka, hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Karena bobotnya langsung menyentuh nasib hukum dan kemerdekaan seseorang, standar metodologi serta akurasi keilmuannya wajib dijaga ketat agar proses penegakan hukum terhindar dari potensi kekeliruan penafsiran,” jelasnya.
‎
‎Selain meluruskan isu intervensi peradilan, Rudi turut memberikan catatan kritis terhadap poin 2 dan poin 4 dalam surat Dekan FH UBT. Pada bagian tersebut, kampus berpandangan bahwa perbedaan pendapat hukum tidak serta-merta merupakan pelanggaran etik, serta mengingatkan agar mekanisme pengaduan etik tidak dijadikan sarana menekan kebebasan akademik dosen.
‎
‎Rudi menilai argumen kebebasan mimbar akademik tidak bisa dipahami sebagai ruang hampa yang kebal dari koreksi maupun pengujian rasional oleh sesama komunitas ilmiah.
‎
‎”Kebebasan mimbar akademik bukan berarti kebal dari koreksi ilmiah. Justru pada bagian akhir poin 4, pihak kampus sendiri mengakui secara eksplisit bahwa kebebasan akademik tetap harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan ketentuan hukum yang berlaku. Menguji validitas pendapat ahli mengenai penerapan hukum lintas waktu, konsep hukum administrasi pemerintahan, hingga kedudukan hukum PKBM adalah bentuk kontrol ilmiah yang sehat, bukan bentuk tekanan,” tegas Rudi.
‎
‎Lebih lanjut, Rudi menyoroti secara khusus poin 5 mengenai kedudukan surat penugasan Dekan dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam poin itu, FH UBT menjelaskan bahwa surat tugas yang diterbitkan Dekan—yang juga dilampirkan ahli saat pemeriksaan BAP penyidikan—semata-mata merupakan administrasi kelembagaan. Sementara itu, seluruh pendapat dan kesimpulan keilmuan ahli merupakan tanggung jawab profesional dosen secara pribadi, bukan sikap resmi institusi.
‎
‎”Poin 5 dalam surat Dekan ini justru memperjelas letak pertanggungjawaban nya. Karena pihak kampus sudah menegaskan bahwa seluruh keterangan tersebut murni tanggung jawab profesional yang bersangkutan secara pribadi dan tidak mewakili institusi FH UBT, maka pertanggungjawaban keilmuannya mutlak harus diuji secara terbuka di ruang publik. Saya tegaskan, langkah ini tidak akan berhenti sampai di sini,” kata Rudi.
‎
‎Terkait poin 6 mengenai kewenangan penjatuhan sanksi yang mensyaratkan adanya bukti awal yang memadai dan bukan penilaian sepihak, Rudi menilai jalur eksaminasi publik justru menjadi jawaban objektif atas syarat tersebut.
‎
‎”Pada poin 6, pihak kampus menyatakan penjatuhan sanksi etik memerlukan dasar yang objektif dan bukan penilaian sepihak. Melalui eksaminasi publik yang melibatkan para pakar lintas universitas, kita justru sedang menghadirkan pengujian ilmiah yang independen dan objektif. Hasil kajian para ahli inilah yang nantinya akan menunjukkan secara terang apakah keterangan tersebut sesuai kaidah keilmuan atau justru menyimpang secara metodologis,” tambahnya.
‎
‎Sebagai tindak lanjut konkret atas tertutupnya ruang eksaminasi internal di lingkungan FH UBT, Rudi memastikan akan segera membawa persoalan ini ke forum yang lebih luas melalui mekanisme eksaminasi publik secara independen. Ia berencana mendokumentasikan BAP penyidikan, risalah persidangan, serta pokok-pokok keterangan ahli yang dipersoalkan untuk diserahkan kepada komunitas akademik di luar Kalimantan Utara.
‎
‎”Dalam waktu dekat, selain mengajukan permohonan eksaminasi publik kepada para pakar hukum pidana maupun hukum administrasi negara di beberapa kampus ternama di Indonesia, saya juga akan melayangkan laporan resmi ke Dirjen Dikti dan Irjen. Tujuannya agar kementerian turut melakukan evaluasi kelembagaan dan pengawasan terhadap standar etika akademik dosen yang terlibat sebagai ahli dalam proses peradilan. Masyarakat dan publik pencari keadilan berhak mendapatkan gambaran ilmiah yang jernih, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” pungkasnya.
‎
‎
‎Redaksi : Suara Kalimantan Kini

Berita Terkait

FH UBT Tolak Permohonan Eksaminasi Internal dan Sanksi Etik terhadap Saksi Ahli di PN Tanjung Selor
Sidang Perkara Dugaan Ijazah Palsu Di PN Tanjung Selor: Pengelola PKBM YT Sampaikan Pembelaan Sambil Berlinang Air Mata
Jaksa Agung RI Kunjungi Kaltara, Tekankan Integritas dan Penegakan Hukum Humanis
Kejati Kaltara Sita Enam Objek HGU di Nunukan Terkait Dugaan Korupsi Kredit PT SSP
Ahli JPU Sebut Ijazah Asli, Tuntutan 2 Tahun Kasus Anggota DPRD Bulungan dan Kepala PKBM Dinilai Dipaksakan
Sidang Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Bulungan: JPU Tuntut 2 Tahun Penjara, Kubu Terdakwa Siapkan Pleidoi ‎
Laporan Anggota DPRD Bulungan LB dan LL Ke Polresta Terus Bergulir
Runtuhnya Integritas Seleksi KPID Kaltara: Rudi Rola Bedah Konsekuensi Yuridis Berkas Void Ab Initio
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:28 WITA

Tanggapi Penolakan Eksaminasi Internal FH UBT, Rudi Rola Tempuh Jalur Eksaminasi Publik Lintas Kampus

Kamis, 19 November 2026 - 19:30 WITA

FH UBT Tolak Permohonan Eksaminasi Internal dan Sanksi Etik terhadap Saksi Ahli di PN Tanjung Selor

Kamis, 19 November 2026 - 19:18 WITA

Sidang Perkara Dugaan Ijazah Palsu Di PN Tanjung Selor: Pengelola PKBM YT Sampaikan Pembelaan Sambil Berlinang Air Mata

Selasa, 17 November 2026 - 17:39 WITA

Jaksa Agung RI Kunjungi Kaltara, Tekankan Integritas dan Penegakan Hukum Humanis

Jumat, 13 November 2026 - 11:34 WITA

Kejati Kaltara Sita Enam Objek HGU di Nunukan Terkait Dugaan Korupsi Kredit PT SSP

Berita Terbaru