SKI – Tanjung Selor – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Bulungan. Agenda ini difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan kefarmasian serta pengendalian resistensi antimikroba (AMR) yang kian menjadi perhatian serius di sektor kesehatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran penting Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, termasuk Sekretaris Dinkes, Kepala Bidang, dan Kasubag. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta para Penanggung Jawab Apotek, Toko Obat, dan Klinik se-Kabupaten Bulungan yang menjadi sasaran pembinaan.
Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Kesehatan menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sarana pelayanan kefarmasian.
”Sertifikat Standar yang dikeluarkan Dinas Kesehatan merupakan dasar bagi DPMPTSP untuk menerbitkan izin berusaha. Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk memastikan masyarakat mendapatkan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat, sekaligus menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017,” ujarnya.
Pihak Dinkes juga menyoroti pentingnya pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola obat sebagai muara akhir peredaran sediaan farmasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengkajian dan validasi data perizinan secara berkala dinilai sangat penting untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan data pembinaan teraktual, terdapat 58 sarana yang menjadi fokus pembinaan di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari:
Apotek: 48 sarana
Toko Obat: 4 sarana
Klinik: 6 sarana
Meskipun pembinaan terus berjalan, Dinas Kesehatan mengungkapkan sejumlah temuan dan pelanggaran yang masih sering dijumpai di lapangan. Masalah administrasi seperti keterlambatan perpanjangan Sertifikat Standar dan Surat Izin Praktik (SIP) penanggung jawab, serta ketiadaan SIP bagi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) masih mendominasi.
Di sisi teknis operasional, ditemukan adanya penyerahan obat yang dilakukan oleh tenaga non-kefarmasian, minimnya fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan (AC) dan alat pantau suhu, serta kartu stok yang tidak diperbarui.
Secara khusus, Dinkes menyoroti temuan kritis terkait aspek klinis dan regulasi, yaitu adanya penjualan antibiotik tanpa resep dokter serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku—mulai dari perencanaan, penyimpanan, hingga pemusnahan dan pelaporan obat. Penjualan antibiotik secara bebas ini dinilai berbahaya karena memicu percepatan resistensi antimikroba di masyarakat.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap seluruh peserta dan pelaku usaha kefarmasian dapat memahami regulasi terkini, memperbaiki kekurangan yang ada di lapangan, dan berkomitmen penuh dalam menerapkan standar pelayanan demi keselamatan pasien. (Red)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Editor : Redaksi suarakalimantankini
Sumber Berita: Redaksi
