Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemprov Kaltara Berikan Relaksasi Administrasi Galian C hingga Desember 2026

- Jurnalis

Kamis, 7 Mei 2026 - 19:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus berkomitmen menjaga titik temu antara kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dengan penegakan regulasi. Hal ini ditegaskan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, saat menerima audiensi para sopir truk Bulungan di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (7/5/2026).

‎​Dalam dialog yang berlangsung terbuka tersebut, para sopir menyampaikan aspirasi mengenai kendala operasional angkutan material dan kelangsungan usaha galian C di lapangan. Menanggapi hal itu, Gubernur menekankan pentingnya komunikasi dua arah untuk mencari solusi berkelanjutan bagi seluruh pihak.

‎​Komitmen Penyelesaian Administrasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎​Gubernur Zainal menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kebutuhan para pelaku usaha dan pekerja angkutan. Pemprov Kaltara secara aktif telah melakukan koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan legalitas usaha secara bertahap.

‎​”Kami terus membangun komunikasi agar persoalan ini dapat diselesaikan bersama. Pemerintah pada prinsipnya mendukung kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Zainal di hadapan para peserta aksi.

Salah satu poin krusial yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah pemberian tenggat waktu atau relaksasi bagi para pelaku usaha untuk melengkapi dokumen perizinan. Pemprov Kaltara memberikan batas waktu hingga Desember 2026 agar seluruh administrasi dan legalitas dapat dioptimalkan.

‎​Kepastian Usaha: Memberikan rasa aman bagi sopir dan pemilik usaha dalam beroperasi.

Tertib Tata Kelola: Memastikan kegiatan pertambangan tidak menyalahi aturan lingkungan dan hukum yang berlaku.

‎​Stabilitas Ekonomi: Menjaga pasokan material untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara tetap terjaga.

Penyampaian aspirasi berakhir dengan tertib. Para sopir membubarkan diri setelah mendapatkan kejelasan mengenai komitmen pemerintah dalam mengawal proses transisi legalitas ini.
‎

‎​Melalui pendekatan persuasif dan pemberian tenggat waktu yang proporsional, Pemprov Kaltara berharap aktivitas ekonomi di sektor material tetap berputar kencang, sembari perlahan menyelaraskan diri dengan standar regulasi yang ada demi masa depan pertambangan yang lebih tertata di Bumi Benuanta.
‎
#‎Redaksi Suara Kalimantan Kini

Berita Terkait

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan
Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama
Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎
Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026
‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎
Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Statistik Sektoral Wujudkan Satu Data Indonesia
‎Komitmen Pembangunan Perbatasan, Gubernur Kaltara Sabet Penghargaan Seven Media Asia ‎
Peringati HUT Kaltara dan DWP, DWP Kaltara Gelar Deteksi Dini Kanker Serviks di Tanjung Selor
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 10:56 WITA

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan

Senin, 2 November 2026 - 20:22 WITA

Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama

Minggu, 1 November 2026 - 10:30 WITA

Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎

Minggu, 1 November 2026 - 10:26 WITA

Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:19 WITA

‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎

Berita Terbaru