Pimpin Apel Pagi, Sekprov Kaltara Tekankan Responsivitas Aduan Publik dan Efisiensi Fasilitas Negara ‎

- Jurnalis

Senin, 20 April 2026 - 12:34 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Denny saat memimpin apel pagi rutin di lingkungan Pemprov Kaltara yang berlangsung di Lapangan Agatis, Senin (20/4).
‎
‎Dalam arahannya, Denny menegaskan bahwa kinerja perangkat daerah diukur dari sejauh mana mereka mampu memberikan solusi atas persoalan warga. Ia meminta seluruh instansi tidak membiarkan laporan masyarakat menggantung tanpa penanganan yang optimal.
‎
‎”Seluruh perangkat daerah harus responsif. Pastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” tegas Denny di hadapan peserta apel.
‎
‎Selain masalah internal birokrasi, Sekprov juga menyoroti tantangan eksternal berupa kondisi ekonomi dan geopolitik global yang dinamis. Menurutnya, fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu faktor yang harus diantisipasi karena berdampak langsung pada anggaran daerah maupun daya beli masyarakat.
‎
‎Sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut, Denny memberikan instruksi tegas terkait efisiensi penggunaan fasilitas negara.
‎
‎”Saya minta ASN menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan sesuai aturan. Hindari penggunaan kendaraan dinas di luar jam operasional yang tidak mendesak,” ujarnya.
‎
‎Terkait penguatan struktural, Denny mengingatkan sebanyak 38 pejabat eselon II untuk bersiap mengikuti uji kompetensi. Selain itu, terdapat 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan menjalani evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
‎
‎Menutup arahannya, mengingat esok hari merupakan peringatan Hari Kartini 21 April, Sekprov mengajak seluruh jajaran ASN untuk mengambil hikmah dari perjuangan pahlawan emansipasi tersebut.
‎
‎”Selamat Hari Kartini 2026. Mari kita hargai jasa beliau dan teladani semangat juangnya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” pungkasnya. (dkisp)

Penulis : (dkisp)

Editor : Redaksi SKI

Sumber Berita: (dkisp)

Berita Terkait

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan
Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama
Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎
Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026
‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎
Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Statistik Sektoral Wujudkan Satu Data Indonesia
‎Komitmen Pembangunan Perbatasan, Gubernur Kaltara Sabet Penghargaan Seven Media Asia ‎
Peringati HUT Kaltara dan DWP, DWP Kaltara Gelar Deteksi Dini Kanker Serviks di Tanjung Selor
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 10:56 WITA

Seleksi KPID Kaltara 2026–2029 Disorot, Publik Pertanyakan Potensi Benturan Kepentingan

Senin, 2 November 2026 - 20:22 WITA

Kaltara Masuki Usia ke-14: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen hingga Raih Peringkat Pertama Kerukunan Umat Beragama

Minggu, 1 November 2026 - 10:30 WITA

Pemprov Kaltara Diperkuat Alokasi Bedah Rumah 3.091 Unit dari Kementerian PKP pada 2026 ‎

Minggu, 1 November 2026 - 10:26 WITA

Sinergi Polisi dan Masyarakat: Ketua RT 06 Bumi Rahayu Apresiasi FKPM Polda Kaltara 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:19 WITA

‎Jadi Rujukan Penerapan Pajak Kendaraan di Atas Air, Kaltara Terima Kunjungan Studi Tiru Pemprov NTT ‎

Berita Terbaru