Diduga Langgar Dua Pasal KUHAP Penangkapan Kuswandi Disorot

- Jurnalis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | PATI – Penangkapan dan pemeriksaan Kuswandi oleh Polresta Pati dalam perkara Ashari disorot tim hukumnya dari Firma Hukum Subur Jaya–FERADI WPI karena diduga melanggar aturan hukum. Kuswandi diamankan di Bekasi pada Rabu (6/5/2026) pukul 17.00 WIB, lalu dibawa ke Pati. Ia baru diizinkan pulang Jumat dini hari (8/5/2026) pukul 01.30 WIB, atau setelah 32,5 jam berada di kepolisian — melebihi batas maksimal 1×24 jam untuk saksi.

Kuasa hukum Kuswandi, Adv. Donny Andretti dan Ass. Adv.Surip, menilai ada dua pelanggaran KUHAP. Pertama, Pasal 96, karena durasi penahanan saksi melebihi ketentuan yang berlaku. Kedua, Pasal 95, lantaran tidak ada surat perintah penangkapan yang diserahkan kepada klien maupun keluarganya. “Mari menegakkan hukum, tanpa melanggar hukum,” tegas Donny.

Selain masalah prosedur, Kuswandi juga mengaku dipukuli oknum polisi saat diamankan. Keluarga baru mengetahui keberadaannya setelah tidak pulang dan tidak bisa dihubungi, lalu menyerahkan kuasa hukum kepada tim FERADI WPI. Hingga kini, pihak kepolisian baru menyerahkan berita acara penyitaan ponsel, tanpa surat penangkapan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kini Kuswandi sudah kembali ke keluarga namun wajib lapor rutin setiap Senin dan Kamis. Belum ada tanggapan resmi dari Polresta Pati atas dugaan pelanggaran dan penganiayaan tersebut. (tim)

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Polresta Pati dan pihak terkait sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”
Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan
Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027
AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Dugaan Penerbitan Ijazah Tanpa Prosedur, Anggota DPRD Bulungan Laporkan Kepala PKBM Endless ke Polisi
Kasus ISPA Melonjak di Tiga Wilayah, Pemkab Bulungan Distribusikan 200 Ribu Masker ‎
‎MA Tolak Kasasi PLN Terkait Sengketa Tiang Listrik di Aceh Barat, Tegaskan Kewajiban Penyelesaian Hak Tanah
Ketua Partai Buruh Kaltara (Joko Supriyadi, S.T., M.T.,) Desak Audit PT KIPI dan Evaluasi Penanganan Karhutla 2026 ‎
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 21:51 WITA

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”

Senin, 2 November 2026 - 07:12 WITA

Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 03:24 WITA

Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:39 WITA

AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Senin, 14 September 2026 - 09:49 WITA

Dugaan Penerbitan Ijazah Tanpa Prosedur, Anggota DPRD Bulungan Laporkan Kepala PKBM Endless ke Polisi

Berita Terbaru