SKI | TANJUNG SELOR — Sidang lanjutan perkara dugaan penggunaan dokumen pendidikan palsu yang melibatkan anggota DPRD Bulungan berinisial LL dan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ats Darif, YT, di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (12/11/2026), diwarnai perbedaan pandangan tajam antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim penasihat hukum terdakwa.
Dalam agenda pembacaan tuntutan untuk register perkara nomor 182/Pid.B/2026 dan 183/Pid.B/2026 tersebut, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun. Selain hukuman badan, JPU juga menjatuhkan tuntutan pidana denda sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) khusus untuk terdakwa LL.
JPU menyatakan, tuntutan tersebut dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, hingga barang bukti yang dihadirkan. Perbuatan kedua terdakwa dinilai terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan dan penggunaan surat palsu.
Dalam pertimbangannya, JPU memaparkan unsur kesengajaan, tindakan memakai atau memperlihatkan surat palsu seolah-olah asli, serta potensi dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan dokumen tersebut.
Menanggapi tuntutan JPU, penasihat hukum kedua terdakwa, Padly, S.H., secara tegas menyatakan keberatan. Ia menilai materi tuntutan yang dibacakan JPU tidak mencerminkan secara utuh keseluruhan fakta-fakta persidangan yang telah melalui proses pembuktian.
”Kami menyayangkan apa yang dibacakan oleh JPU di depan majelis hakim tadi tidak mengungkapkan semua hasil dari fakta persidangan. Banyak poin-poin penting yang terungkap dalam persidangan, tetapi tidak dimuat dalam surat tuntutan JPU sebagai bahan pertimbangan,” ujar Padly usai persidangan.
Padly mengeklaim bahwa substansi dakwaan JPU sejatinya telah terbantahkan di hadapan majelis hakim. Ia juga menyoroti keterangan saksi ahli yang menyimpulkan keabsahan ijazah kliennya. Menurutnya, kesimpulan tersebut diambil hanya berdasarkan pemeriksaan berkas penyidik Polda Kalimantan Utara secara sekilas, tanpa melalui kajian ilmiah atau analisis komparatif yang mendalam.
Atas dasar itu, tim penasihat hukum menyatakan akan menyusun dan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) secara komprehensif pada persidangan berikutnya guna membantah seluruh argumen dan tuntutan yang diajukan oleh JPU.
Majelis hakim PN Tanjung Selor telah menutup persidangan hari ini dan memberikan hak serta kesempatan penuh kepada pihak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan hukum. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi dijadwalkan kembali digelar pada Kamis pekan depan.
Penulis : Syam
Redaksi Suara Kalimantan Kini
