SKI | TANJUNG SELOR — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2026. Pertemuan kedua yang dihelat di Tanjung Selor, Kamis (29/10/2026), ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan strategi percepatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
Transformasi layanan primer saat ini menuntut perubahan paradigma mendasar. Posyandu tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, melainkan menjelma menjadi pusat layanan kesehatan paling dasar di tingkat RT/RW yang melayani seluruh siklus hidup manusia—mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak pra-sekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif, hingga lansia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan drg. H. Imam Sujono. M.AP. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penguatan posyandu membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, terarah, dan terstruktur melalui keterlibatan multisektoral.
Berdasarkan data aplikasi Komdat Kesprimkom dan Microsite Promkes per 27 Oktober 2026, Dinkes Bulungan memetakan dua indikator kinerja utama yang masih memerlukan kerja keras bersama:
Posyandu Siklus Hidup Aktif: Dari target 75%, capaian saat ini baru berada di angka 58,54% (120 dari total 205 posyandu). Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 16,46% atau 85 posyandu lagi yang harus digenjot untuk memenuhi target tahun ini.
Kader Posyandu Strata Madya: Dari target minimal 20%, capaian baru menyentuh 16,62% (388 dari 1.799 kader). Masih diperlukan peningkatan strata keterampilan dasar bagi sekitar 61 kader agar memenuhi standar minimal Madya.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Bimtek di 10 kecamatan yang menjadi tindak lanjut Rencana Tindak Lanjut (RTL) pertemuan sebelumnya, terungkap sejumlah kendala klasik di lapangan, di antaranya:
Lintas sektoral masih kurang memahami peran spesifik masing-masing dalam pengelolaan posyandu.
Dari 205 posyandu yang ada, baru 98 posyandu yang mengantongi Surat Keputusan (SK).
Masih ditemukannya posyandu programatik akibat kader yang hanya bersedia melayani satu siklus hidup saja.
Rendahnya status posyandu siklus hidup aktif yang disebabkan oleh belum terupdatenya SK dan laporan hari buka posyandu di aplikasi Komdat Kesprimkom.
Kebijakan internal yang mengalihkan kader bidang kesehatan ke bidang lain demi efisiensi anggaran, sehingga jumlah minimal kader per posyandu (minimal 5 orang) tidak terpenuhi.
Adanya kesenjangan data antara pencatatan manual dan data terlapor pada sistem digital.
Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan telah menggandeng sejumlah mitra strategis untuk mendongkrak kompetensi kader dan kualitas layanan di lapangan:
Melalui Tim INEY Phase II, dilakukan peningkatan kapasitas kader untuk pencegahan dan penanganan stunting di lokus Puskesmas Salimbatu dan Puskesmas Tanah Kuning. Fokus pelatihan meliputi edukasi pencegahan KIPI, praktik pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI, sosialisasi Buku KIA, hingga penerapan ILP.
Berkolaborasi dalam implementasi ILP di 21 posyandu wilayah binaan (Ring 1) melalui bantuan alat kesehatan serta peningkatan kapasitas lewat pelatihan dan assessment 25 keterampilan dasar kader. Dari target 233 sasaran kader, sebanyak 146 kader telah mengikuti pelatihan tersebut.
Melalui forum Bimtek ini, Dinkes Bulungan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi jitu untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga posyandu di Bumi Tenguyun dapat aktif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara optimal demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penulis : Syam
#Redaksi Suara Kalimantan Kini
