Kejati Kaltara Periksa Direktur PT CCM di Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tambang Di Nunukan

- Jurnalis

Selasa, 23 Juni 2026 - 15:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | JAKARTA, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) terus bergerak mendalami kasus dugaan korupsi sektor pertambangan di Kabupaten Nunukan. Terbaru, penyidik memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk KM selaku Direktur PT CCM, setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan.
‎
‎
‎​Pemeriksaan marathon tersebut sengaja digelar di ruang pemeriksaan Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, guna mempermudah kehadiran para saksi. Proses pemeriksaan berlangsung selama lima hari berturut-turut, mulai Senin hingga Jumat (8–12 Juni 2026).
‎
‎
‎​Selain Direktur PT CCM, penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi perusahaan lain dan pejabat kementerian terkait. Mereka di antaranya adalah:
‎
‎​RMA (Direktur PT SIL), diperiksa pada Senin (8/6/2026).
‎
‎​KRH (Kepala Tambang PT CCM), diperiksa pada Kamis (11/6/2026).
‎
‎​KM (Direktur PT CCM), diperiksa pada Jumat (12/6/2026).
‎
‎​Pejabat Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup, diperiksa berkala dari Selasa hingga Kamis (9–11/6/2026).
‎
‎​Pejabat Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.
‎
‎
‎​Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, menjelaskan bahwa pendalaman materi pemeriksaan berfokus pada legalitas dan administrasi operasional perusahaan selama lebih dari satu dekade.
‎
‎
‎​”Pada pokoknya para saksi dimintai keterangan terkait dengan bagaimana mekanisme izin operasional pertambangan hingga izin operasional pelayaran yang dilakukan oleh PT CCM selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2025,” ujar Samiaji dalam keterangan resminya.
‎
‎
‎​Samiaji menambahkan, dari hasil pemeriksaan marathon tersebut, tim penyidik juga bergerak menyita sejumlah dokumen tambahan. Penyitaan ini dilakukan guna memperkuat alat bukti dan membuat terang benderang perkara yang tengah ditangani.
‎
‎
‎​Hingga saat ini, Kejati Kaltara tercatat telah memeriksa sedikitnya 40 orang saksi. Maraknya saksi yang dipanggil menunjukkan komitmen penyidik untuk mengusut tuntas seluruh lini dalam perkara ini, baik dari pihak swasta (perusahaan), internal kementerian, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
‎
‎
‎​Kasus pertambangan di Nunukan ini terus menjadi sorotan publik mengingat durasi perkara yang diusut cukup panjang serta melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara.
‎
‎
‎#Redaksi Suara Kalimantan Kini

Berita Terkait

Jaksa Agung RI Kunjungi Kaltara, Tekankan Integritas dan Penegakan Hukum Humanis
Topeng Tradisi di Balik Asap: Kadishut Kaltara Bongkar Modus “Kearifan Lokal” untuk Pembakaran Liar
Kejati Kaltara Sita Enam Objek HGU di Nunukan Terkait Dugaan Korupsi Kredit PT SSP
Ahli JPU Sebut Ijazah Asli, Tuntutan 2 Tahun Kasus Anggota DPRD Bulungan dan Kepala PKBM Dinilai Dipaksakan
Sidang Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Bulungan: JPU Tuntut 2 Tahun Penjara, Kubu Terdakwa Siapkan Pleidoi ‎
Praktisi Hukum Rudi Rola, S.H., mengingatkan Gubernur Untuk Tidak Asal Tanda Tangan “Ada Risiko Hukum yang Menanti”
Dituduh Merusak Hutan, Masyarakat Dayak: “Kami Garda Terdepan Penjaga Alam”
Laporan Anggota DPRD Bulungan LB dan LL Ke Polresta Terus Bergulir
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:39 WITA

Jaksa Agung RI Kunjungi Kaltara, Tekankan Integritas dan Penegakan Hukum Humanis

Senin, 16 November 2026 - 19:12 WITA

Topeng Tradisi di Balik Asap: Kadishut Kaltara Bongkar Modus “Kearifan Lokal” untuk Pembakaran Liar

Jumat, 13 November 2026 - 11:34 WITA

Kejati Kaltara Sita Enam Objek HGU di Nunukan Terkait Dugaan Korupsi Kredit PT SSP

Jumat, 13 November 2026 - 09:09 WITA

Ahli JPU Sebut Ijazah Asli, Tuntutan 2 Tahun Kasus Anggota DPRD Bulungan dan Kepala PKBM Dinilai Dipaksakan

Kamis, 12 November 2026 - 20:31 WITA

Sidang Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Bulungan: JPU Tuntut 2 Tahun Penjara, Kubu Terdakwa Siapkan Pleidoi ‎

Berita Terbaru