PERNYATAAN SIKAP BERSAMA ‎LEMBAGA ADAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 09:06 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SKI | TANJUNG SELOR — Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Utara bersama unsur lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) adat Dayak se-Kaltara mengeluarkan pernyataan sikap tegas menyikapi dinamika hukum terkait perlindungan kearifan lokal masyarakat hukum adat.
‎
‎Sikap bersama tersebut dirumuskan dalam Rapat Konsolidasi dan Musyawarah Adat yang bertempat di Sekretariat DAD Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Poros Tanjung Selor-Malinau, Gunung Seriang.
‎
‎Musyawarah ini digelar secara khusus untuk merespons permohonan uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 391/PUU-XXIV/2025 serta wacana revisi regulasi lingkungan hidup.
‎
‎Dalam poin pernyataannya, pihak DAD Kalimantan Utara menegaskan penolakan keras terhadap kedudukan hukum (legal standing) pihak pemohon dalam perkara tersebut. DAD Kaltara menilai Saudara Bima Sadiropa Sijabat dkk sama sekali tidak memiliki mandat, keterwakilan adat, maupun hak untuk bertindak atas nama atau mewakili kepentingan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Utara.
‎
‎Oleh karena itu, forum musyawarah mendesak agar Bima Sadiropa Sijabat dkk segera mencabut permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi RI yang menguji Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) – sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja – terhadap UUD 1945.
‎
‎Selain itu, DAD Kaltara juga mendesak agar yang bersangkutan segera diproses melalui mekanisme sidang adat sesuai ketentuan hukum adat Dayak yang berlaku di Kaltara, karena dinilai telah mencederai martabat serta hak hidup masyarakat adat.
‎
‎Masyarakat adat Dayak secara turun-temurun mempraktikkan tata kelola pembukaan lahan tradisional melalui sistem ladang berpindah (gilir balik). Menurut DAD Kaltara, metode ini dilakukan secara terukur, terkendali, dan berbasis kearifan lokal yang berfungsi sebagai penopang utama ketahanan pangan sekaligus warisan budaya leluhur.
‎
‎Terkait hal tersebut, DAD Kaltara juga menyampaikan tuntutan khusus kepada pemerintah pusat, yakni:
‎
‎Mendesak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Mohammad Jumhur Hidayat, untuk mencabut pernyataannya terkait wacana revisi Pasal 69 ayat (2) UU PPLH mengenai penyelesaian pembukaan lahan berbasis kearifan lokal bagi masyarakat hukum adat.
‎
‎Menuntut pemerintah pusat untuk segera mengakui dan menetapkan praktik pembukaan lahan tradisional atau sistem ladang berpindah berbasis kearifan lokal Masyarakat Adat Dayak sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional.
‎
‎Sebagai langkah antisipasi apabila poin-poin tuntutan tersebut tidak segera dipatuhi, DAD Kaltara mengimbau seluruh jajaran lembaga adat, dewan adat, dan ormas adat Dayak untuk bersiap melakukan konsolidasi serta aksi massa berskala besar di tingkat pusat.
‎
‎Pernyataan sikap bersama ini ditandatangani dan ditetapkan dengan penuh tanggung jawab moral demi tegaknya keadilan bagi masyarakat hukum adat, dengan melibatkan unsur pimpinan seperti Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara (Ingkong Ala, S.E., M.Si) dan Lembaga Adat Dayak Kalimantan Utara (Dr. Berek Mering).
‎
‎
‎
‎Redaksi Suara Kalimantan Kini
‎

Berita Terkait

Pernyataan Pimpinan DPRD Kaltara Soal Seleksi KPID Dinilai Keliru, Praktisi Hukum Soroti Standar Ganda Tafsir Regulasi
Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”
Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan
Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027
AKPERSI Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju UKW, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Dugaan Penerbitan Ijazah Tanpa Prosedur, Anggota DPRD Bulungan Laporkan Kepala PKBM Endless ke Polisi
Kasus ISPA Melonjak di Tiga Wilayah, Pemkab Bulungan Distribusikan 200 Ribu Masker ‎
‎MA Tolak Kasasi PLN Terkait Sengketa Tiang Listrik di Aceh Barat, Tegaskan Kewajiban Penyelesaian Hak Tanah
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:06 WITA

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA ‎LEMBAGA ADAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Senin, 16 November 2026 - 12:43 WITA

Pernyataan Pimpinan DPRD Kaltara Soal Seleksi KPID Dinilai Keliru, Praktisi Hukum Soroti Standar Ganda Tafsir Regulasi

Selasa, 3 November 2026 - 21:51 WITA

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Libatkan Anggota DPRD Bulungan, ‎ “Penyerahan Barang Bukti”

Senin, 2 November 2026 - 07:12 WITA

Warga Tanjung Selor Hulu Keluhkan Sisa Pemangkasan Ranting Pohon di Tepian Sungai Kayan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 03:24 WITA

Gubernur Kaltara Rencanakan Lomba Sumpit Se-Borneo pada 2027

Berita Terbaru