TANJUNG SELOR — Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kalimantan Utara resmi menetapkan Ardi A. Kaudis, S.KM., M.Agr. sebagai Ketua Forum TJSLBU Kaltara periode 2026–2031. Perwakilan dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) tersebut terpilih dalam musyawarah yang digelar di Tanjung Selor pada Selasa (22/9/2026).
Musda II yang dihadiri puluhan perwakilan perusahaan besar se-Kalimantan Utara ini menjadi momentum penting untuk mengarahkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak lagi dipandang sekadar bantuan sosial, melainkan investasi strategis pembangunan daerah.
Gubernur Kalimantan Utara Dr. Zainal Paliwang saat menutup agenda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, program CSR tidak boleh berjalan secara parsial atau berjarak dari kebutuhan masyarakat setempat.
“Program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan agenda pembangunan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Zainal.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si. yang membuka jalannya Musda menegaskan bahwa TJSLBU merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menjaga kelestarian lingkungan. Forum ini dirancang sebagai wadah penyelarasan program perusahaan dengan agenda prioritas Pemprov Kaltara.
scr kewajiban undang-undang, pelaksanaan TJSL berlandaskan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dari kacamata keberlanjutan bisnis, riset Dr. Renukadevi (2025) bertajuk Corporate Social Responsibility (CSR) and its effects on Business Growth mencatat setidaknya delapan dampak positif CSR bagi perusahaan:
Memperkuat reputasi dan loyalitas pelanggan.
Menarik dan mempertahankan konsumen.
Meningkatkan kepuasan serta produktivitas pekerja.
Mendorong inovasi dan pembukaan pasar baru.
Meningkatkan daya tarik bagi investor berbasis Environment, Social, and Governance (ESG).
Memperkuat manajemen risiko dan mitigasi konflik.
Meningkatkan efisiensi operasional dan sumber daya.
Memperkuat kepatuhan terhadap hukum serta regulasi.
Jalannya Musda II dipandu oleh Wakil Ketua Umum Forum TJSLBU Nasional Muhammad Satria, S.Sos., M.Si. bersama Caretaker Forum TJSLBU Kaltara Syamsaimun, S.Pi., M.P., serta diketuai oleh Plt. Asisten I Provinsi Kaltara Drs. H. Sanusi, M.Si.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (SBPI) Kaltara Joko Supriyadi, S.T., M.T., perwakilan Lembaga Adat Bulungan, Lembaga Adat Tidung, Lembaga Adat Dayak, serta unsur TNI AU, TNI AD, dan TNI AL. Berbagai pilar sosial daerah seperti Forum Intelektual Kaltara dan Komunitas Etnis Indonesia Bersatu (KIB) Kaltara juga hadir mengawal pembentukan kepengurusan baru ini.
Dengan dilantiknya kepengurusan periode 2026–2031, tantangan utama Forum TJSLBU Kaltara kini bergeser dari sekadar besaran nominal dana yang disalurkan menjadi seberapa besar dampak konkret yang dirasakan masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara.
Penulis : Badrun
#Redaksi Suara Kalimantan Kini
